MPBI DIY Tolak Kenaikan UMP 2023: Tidak Signifikan
Ilustrasi Upah (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang baru saja ditetapkan. MPBI DIY merasa kecewa dengan besaran kenaikan UMP yang tidak signifikan.
Diketahui UMP DIY tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "MPBI DIY menolak UMP DIY 2023 yang ditetapkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X," ujar Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, Senin (28/11/2022).
1. Menolak kenaikan yang tidak signifikan
Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan. (IDN Times/Herlambang Jati)Bersama seluruh pekerja/buruh di DIY, MPBI DIY merasa kecewa berat dan sedih karena atas penetapan UMP tersebut. "Kenaikan UMP DIY 2023 yang tak signifikan adalah sesungguhnya cerita lama yang terus berulang-ulang, di mana justru upah buruh tak pernah istimewa di Provinsi yang menyandang predikat istimewa," kata Irsad.
Irsad menyebut upah murah yang ditetapkan berulang-ulang senantiasa membawa buruh pada kehidupan yang tidak layak dari tahun ke tahun. Pasalnya, upah minimum tidak mampu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Baca Juga: UMP DIY 2023 Diumumkan, Besaran Upah Naik Rp140.866,86
2. Kenaikan kurang dari 10 persen menyulitkan buruh
ilustrasi upah atau gaji kecil dan kondisi tidak sejahtera (pixabay.com/Frantisek_Krejci)Irsad menilai persentase kenaikan upah minimum yang kurang dari 10 persen tidak akan mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan tidak akan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang menganga di DIY. Angka ini juga menyulitkan buruh untuk membeli rumah.
"Kenaikan upah yang sangat rendah itu merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap kesulitan dan himpitan ekonomi buruh di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman resesi global," kata Irsad.
3. Harapkan keistimewaan DIY
Ilustrasi Tugu Pal Putih Yogyakarta (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)Dikatakan Irsad, Keistimewaan DIY tidak berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yanng membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya.
"Penetapan UMP DIY 2023 adalah suatu penetapan yang tidak demokratis, karena menghilangkan peran serikat buruh dalam proses penetapan upah. Ini sebagai akibat penetapan upah menggunakan rumus/formula yang tak berbasis survei KHL dan angka-angka yang sudah ditetapkan BPS. Berangkat dari berbagai hal tersebut, MPBI DIY berserta seluruh pekerja/buruh di DIY, kembali menelan pil pahit yaitu belum merasakan manfaat dari keistimewaan DIY," kata Irsad.
Baca Juga: Pakar Ekonomi UGM: Kenaikan Wajar UMK di Jogja Sebanyak 30 Persen
