Bantul, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bantul telah mendirikan tiga posko pemantauan pemudik sebagai antisipasi pendatang yang akan masuk ke wilayah itu.
Posko yang didirikan itu berada di Jalan Srandakan yang berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo sisi selatan, di simpang empat Sedayu di Jalan Jogja-Wates dan di simpat empat Druwo Jalan Jogja Parangtritis.
Dalam waktu dekat ini, Pemkab Bantul melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Infeski COVID-19 juga akan mendirikan pos pemantauan pemudik khusus untuk jalan alternatif atau jalan tikus yang bisa dilalui pemudik untuk sampai ke wilayah Bantul.
"Pendirian pos pemantauan pemudik yang menggunakan jalan tikus agar lolos dari pemeriksaan akan dikomunikasikan dengan Forkompimcam terutama pada kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Gunungkidul maupun Kulon Progo serta Kota Yogyakarta," kata Sekda Bantul, Helmi Jamharis, Selasa (18/4).
Helmi yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Infeksi COVID-19 ini mengatakan seluruh anggaran pendirian posko pemantauan akan diambilkan dari dana penanggulan COVID-19 Kabupaten Bantul.
"Baik yang di posko utama pemantauan maupun pos pemantauan jalan tikus semua akan diambilkan dari anggaran penanganan COVID-19," ucapnya.
Lebih jauh Helmi memastikan bagi pemudik yang akan masuk Bantul akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan diminta untuk kembali ke daerah asal perantauan karena pemerintah sudah melakukan pelarangan mudik. Apalagi pemudik yang berasal dari daerah merah COVID-19
"Kita minta putar balik dan pulang ke daerah perantaunnya," katanya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Bantul, Aris Suhariyanta mengatakan tiga posko pemantauan saat ini sudah beroperasi dan dijaga oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Kepolisian hingga petugas medis.
"Sudah beroperasi saat ini tetapi saya belum mendapatkan laporan berapa jumlah pemudik yang masuk Bantul sampai siang ini," katanya.
Meski anggaran untuk penanganan COVID-19 di Bantul cukup besar, Aris mengaku harus "mengemis" anggaran agar posko pemantauan bisa segera didirikan karena di kabupaten lainnya di DIY sudah mendirikan semuanya.
"Meski dana yang kita minta hanya kecil namun kok susah keluarnya. Akhirnya ada para ASN di Dinas Perhubungan rela patungan untuk menyewa tenda yang lumayan besar untuk menampung petugas gabungan yang berjaga 24 jam," ungkapnya.