Haedar Mengaku Belum Terima Kabar Terkait Jatah Tambang Bekas Adaro
Intinya sih...
- Haedar Nashir belum menerima laporan mengenai jatah lokasi tambang bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk.
- Jika ada keputusan, Muhammadiyah akan gelar pertemuan antara tim internal dan pemerintah.
- Menteri Bahlil menyatakan Muhammadiyah kemungkinan besar akan memperoleh jatah lokasi tambang bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk.
Yogyakarta, IDN Times - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut dirinya belum menerima kabar lanjutan mengenai jatah lokasi tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), milik PT Adaro Energy Tbk.
Haedar menuturkan, belum menerima laporan tim internal yang mengkaji lokasi tambang untuk Muhammadiyah. "Tim belum menyampaikan laporan kepada kami," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
1. Pertemuan Muhammadiyah-Pemerintah bahas alokasi tambang
Haedar mengatakan, jika sudah ada keputusan mengenai jatah lokasi tambang untuk Muhammadiyah, maka akan digelar pertemuan antara tim internal organisasinya dengan pemerintah.
"Jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah, nanti akan ada pertemuan, biasanya antar tim penelitian. Biasanya tim akan melaporkan bila segala sesuatunya sudah jelas. Ada pertemuan juga antara tim dari Muhammadiyah dari tim kementerian," lanjutnya
2. Orientasi Muhammadiyah kelola tambang
Haedar menekankan, Muhammadiyah atau ormas keagamaan lain bisa memanfaatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara proporsional dan tak melanggar aturan. Ia pun memastikan, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah akan dilakukan secara seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial dan menjaga alam secara seimbang.
"Pengelolaan tambang dan segala usaha yang dilakukan muhammadiyah, akan selalu memepetimbangkan faktor lingkungan. Baik sosial maupun alam," pungkasnya.
3. Perizinan untuk Muhammadiyah sedang berproses
Dikutip Antara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Muhammadiyah kemungkinan besar akan memperoleh jatah lokasi tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.
"Kalau saya tidak lupa, itu punya Adaro, kemungkinan besar," kata Menteri Bahlil ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (14/12/2024).
Bahlil menyatakan perizinan untuk Muhammadiyah telah bergulir dan tinggal menanti waktu izin dikeluarkan.
Sementara untuk organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), kata Bahlil, sudah terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). "Sudah jalan, sudah selesai, IUP sudah keluar," ujarnya.