Yogyakarta, IDN Times - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi pada 10 November 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pihak fakultas juga menyatakan keprihatinan atas insiden tersebut.
Dekan Fisipol UGM, Prof. Dr. Gabriel Lele, mengatakan kejadian yang terjadi bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu menjadi persoalan serius. "Peristiwa yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini menjadi persoalan serius, terutama terkait keselamatan mahasiswa, kebebasan menyampaikan pendapat, dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (11/11/2026).
Menanggapi peristiwa tersebut, Fisipol UGM menyampaikan lima sikap. Pertama, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Fisipol UGM berdiri bersama mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan kegelisahan terhadap penyelenggaraan negara sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Kedua, Fisipol UGM menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta dibukanya akses bantuan hukum secara penuh dan tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang menjalani proses pemeriksaan maupun penahanan. Ketiga, mendesak negara untuk menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Keempat, mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk yang terjadi di lingkungan kampus. Kampus harus dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan kebebasan akademik dan menyampaikan aspirasi. Kelima, mendukung langkah UGM dalam pendataan dan verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak, serta meminta jaminan akses informasi, layanan kesehatan, dan pendampingan hukum.
Fisipol UGM menyatakan akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi untuk menjamin keselamatan serta pemenuhan hak mahasiswa dan seluruh sivitas akademika.
"Kami percaya bahwa keberanian berpikir kritis, kebebasan berpendapat, dan perjuangan melawan ketidakadilan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus terus dirawat dan dilindungi," tutup Gabriel.