Pemkot Jogja akan Pastikan PKL Teras Malioboro 2 Tak Jual Lapak
Suasana tempat relokasi PKL di Teras Malioboro 2. (IDN Times/Tunggul Damarjati)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Kawasan Cagar Budaya mulai mencocokkan data pedagang kaki lima (PKL) yang menempati Teras Malioboro 2. Tujuan pendataan untuk menghindari jual beli lapak atau dialihkan ke pihak lain.
1. Validasi pedagang untuk memastikan jumlah dan keberadaan lokasi lapak
Kepala UPT Malioboro Ekwanto. (IDN Times/Tunggul Damarjati)Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Cagar Budaya, Ekwanto mengatakan dalam melakukan validasi data, pemerintah daerah akan mengacu pada data awal terkait jumlah pedagang dan lokasi lapak yang ditempati sesuai hasil undian di Teras Malioboro 2.
"Validasi untuk mengetahui apakah ada perubahan data pedagang yang memanfaatkan lapak atau tidak. Data ini penting sebagai dasar untuk penandatanganan kontrak penggunaan lapak," katanya dikutip Antara, Senin (30/8/2022).
2. Pedagang dilarang menjual dan menyewakan lapak
Teras Malioboro pada 19/02/2022 (IDN Times/Dyar Ayu)Dalam kontrak yang akan diterbitkan, Ekwanto memastikan terdapat pasal yang mengatur hak dan kewajiban pedagang saat menempati lapak hingga sanksi yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran. Kontrak tersebut akan berlaku selama dua tahun dan bisa diperpanjang.
"Berdasarkan data, jumlah pedagang yang menempati Teras Malioboro 2 adalah 1.041 pedagang. Lapak yang ditempati pedagang di Teras Malioboro 2 adalah fasilitas milik pemerintah sehingga tidak bisa dijual belikan atau dialihkan secara sepihak," ujar Ekwanto.
Baca Juga: 9 Hotel Dekat Tugu Jogja Cukup Jalan Kaki ke Malioboro dan Anti Macet
3. Lokasi lapak beberapa pedagang bergeser
Teras Malioboro 2 / antaraphotoKetua Paguyuban pedagang di Teras Malioboro 2 Tri Darma, Rudiarto mengatakan ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh penjual. Misalnya pedagang bergeser tempat atau mengganti barang dagangan.
"Memang ada beberapa pedagang yang tidak berjualan di lapak sesuai hasil undian karena bertukar tempat secara sukarela dengan pedagang lain. Misalnya saat menjadi PKL Malioboro, ada dua lapak milik ayah dan anak yang bersisihan. Saat direlokasi, lokasinya saling berjauhan. Makanya bertukar tempat secara sukarela dengan pedagang lain," katanya.
Selain itu dimungkinkan pedagang yang dulunya tercatat berjualan batik saat ini mengalihkan jenis dagangannya menjadi makanan.
"Makanya memang perlu validasi ulang agar data valid. Terlebih akan ada kontrak penggunaan lapak yang harus ditandatangani dengan pemerintah," katanya.
Baca Juga: Viral Konten Perempuan Bercadar Paksa Tutup Aurat, Ini Kata Sekda DIY