Ekonom Keluarkan 7 Desakan Darurat Ekonomi, Minta Negara Bertindak

Sekar Utami Setiastuti, Dosen FEB UGM, memaparkan tujuh desakan darurat ekonomi yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, memperbaiki misalokasi anggaran dengan menempatkannya pada program yang proporsional. Kedua, mengembalikan independensi dan transparansi institusi penyelenggara negara. Ketiga, menghentikan dominasi negara yang berpotensi melemahkan perekonomian lokal, termasuk keterlibatan BUMN, TNI, dan Polri.

Desakan keempat adalah mendorong deregulasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, serta pemangkasan birokrasi. Kelima, menjadikan penanganan ketimpangan dalam berbagai dimensi sebagai prioritas. Keenam, mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis sekaligus menghentikan program populis yang bisa mengganggu stabilitas fiskal.

Adapun desakan ketujuh menekankan peningkatan kualitas institusi, memperbaiki tata kelola demokrasi, dan memberantas konflik kepentingan serta praktik rente. “Tujuh desakan ini merupakan bentuk seruan bersama para ekonom agar penyelenggara negara segera menindaklanjuti secara serius persoalan perekonomian yang dirasakan rakyat,” ujar Sekar, dilansir laman resmi UGM.

Panelis lain, Rizki Nauli Siregar, dosen sekaligus peneliti LPEM UI, menyoroti masalah rendahnya produktivitas anak muda di Indonesia. “Lebih dari 25 persen anak muda di Indonesia tidak produktif, baik tidak bekerja maupun tidak sekolah, khususnya perempuan,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini disebabkan misalokasi sumber daya yang masih masif serta lemahnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah.

Dosen FEB UGM, Dr. Elan Satriawan, menyebut desakan darurat ekonomi ini sebagai momentum refleksi sekaligus dorongan untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional. Ia menegaskan perlunya fondasi kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

Menurut Elan, dengan langkah tersebut, kesejahteraan dapat diwujudkan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.