Yogyakarta, IDN Times - Aksi unjuk rasa mengkritik 2 tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Selasa (20/10/2026), diwarnai kericuhan.
Berbagai kelompok massa menggelar aksi di Kantor DPRD DIY sejak Selasa siang. Unjuk rasa yang semula berjalan kondusif berubah ricuh saat sore hari.
Aksi unjuk rasa ini beberapa kali diwarnai ketegangan. Salah satunya dipicu massa pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke Kantor DPRD DIY.
Massa sempat terbagi ke dalam dua kelompok. Peserta aksi yang tergabung dalam Forum BEM DIY menyuarakan aspirasi dengan berorasi di sebelah utara, sementara kelompok lainnya terlibat aksi saling dorong dengan petugas di pintu ruang lobby DPRD DIY.
Namun demikian, beberapa aksi massa ini masih bisa dihalau oleh petugas kepolisian yang berjaga.
Ratusan massa mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sebelumnya juga ikut aksi terpantau sudah meninggalkan lokasi saat itu.
Saat sore hari, titik aksi mulai terkonsentrasi di depan ruang lobby DPRD DIY. Massa aksi terus menjajal untuk masuk ke dalam kantor, sementara anggota Sabhara mulai berganti jaga membuat barikade.
Massa juga tak berhenti melempari botol-botol air mineral ke arah petugas. Kericuhan memuncak setelah salah seorang peserta aksi diduga diamankan oleh petugas.
Hingga menjelang waktu maghrib, massa masih bertahan di lokasi. Ratusan anggota kepolisian juga masih membuat barisan untuk menghalau pengunjuk rasa.
Diberitakan sebelumnya, ribuan mahasiswa dan peserta aksi menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah persoalan menjadi sorotan massa, mulai dari penanganan bencana dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga dugaan korupsi dana penanggulangan bencana. Mahasiswa menilai pemerintah perlu mengevaluasi respons terhadap bencana serta mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) juga membawa enam tuntutan, termasuk evaluasi program strategis nasional, transparansi distribusi BBM bersubsidi, perampingan kabinet, serta penghentian keterlibatan militer dalam ranah sipil. Mereka turut mendesak penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Dalam aksi tersebut, massa meminta perwakilan DPRD DIY menemui mereka secara langsung. Ketua DPRD DIY, Nuryadi, kemudian mendatangi peserta aksi dan menyatakan akan meneruskan aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintah pusat.