Sultan HB X Tak Larang Warga Yogyakarta Mudik Sebelum 6 Mei 2021
Ilustrasi mudik bareng. IDN Times/Doni Hermawan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Gunungkidul, IDN Times - Pemerintah telah resmi melarang mudik Lebaran terhitung mulai tanggal 6-17 Mei 2021. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X menyatakan tidak melarang warganya pulang kampung halaman sebelum tanggal 6 Mei, asal menerapkan 5M dan memaksimalkan peran jaga warga.
1. Setiap akhir pekan Yogyakarta sudah ramai pendatang
Sri Sultan Hamengku Buwono X. IDN Times/Tunggul DamarjatiSultan menyatakan saat ini 95,06% zona di DIY masuk zona hijau, bahkan pada saat weekend banyak orang datang ke Yogyakarta.
"Ya sudah asal bisa memenuhi 5M tidak masalah. Yang orang Yogyakarta sendiri kan dibebaskan untuk bisa pergi di di dalam kota," ucapnya.
Baca Juga: Strategi PSS Vs Persib, Dejan Antonic Sebut Nama Febri Haryadi
2. Siapkan dua langkah untuk menekan penyebaran COVID-19 jelang lebaran
Ilustrasi Virus Corona. IDN Times/Mardya ShaktiSri Sultan mengatakan dua langkah antisipasi terhadap pemudik yang datang sebelum tanggal 6 Mei. Semua itu untuk menekan laju penyebaran COVID-19 jelang lebaran.
"Ya kemungkinan kita batasi dalam arti ada dua mungkin di jalan harus memenuhi syarat tertentu. Atau di tempat kalurahan, padukuhan, RT dan RW ada Babinsa, Bhabinkamtibmas plus jaga warga yang akan mengingatkan (pemudik datang) untuk 5M," ujarnya.
Menurutnya melibatkan warga untuk berjaga sangat penting karena masyarakat lebih terbiasa dengan sesama warga dibanding berhadapan dengan aparat.
"Jaga warga untuk membantu Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Pol PP. Mungkin masyarakat lebih nyaman jika yang mengingatkan mereka (jaga warga)," ucapnya.
3. Pemkab Bantul belum lakukan koordinasi
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.IDN Times/DaruwaskitaSementara itu Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul belum berkoordinasi untuk membahas adanya pemudik yang masuk Bantul sebelum tanggal yang dilarang.
"Belum koordinasi nanti kita bahas dulu," kata Bupati Kabupaten Bantul Abdul Halim Muslih.
Pasalnya untuk melakukan penyekatan atau screening di tingkat akar rumput harus melibatkan semua pihak. Untuk itu pihaknya harus melakukan koordinasi lintas sektor Forkompinda.
