Pemda Bantul Anggarkan Rp5,2 Miliar, untuk Belikan Camat Toyota Rush
Ilustrasi mobil dinas camat di Bantul. toyota.astra.co.id
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Kabupaten Bantul, sebanyak 17 camat dan 75 kepala desa akan mendapatkan kendaraan baru. 17 camat diusulkan akan mendapatkan mobil operasional berupa Toyota Rush terbaru dan 75 kepada desa akan mendapatkan 1 unit sepeda motor senilai Rp20 juta.
Pemberian kendaraan tersebut untuk menunjang kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Bakal Calon Bupati Bantul Naik Vespa Saat Daftarkan Diri ke Gerindra
1. Pengadaan 17 mobil dinas camat telan anggaran Rp 5,2 miliar
Wakil Ketua I DPRD Bantul, Nur Subiantoro (kiri). IDN Times/DaruwaskitaWakil Ketua I DPRD Kabupaten Bantul, Nur Subiantoro mengatakan untuk membeli 17 unit Toyota Rush dan 75 unit motor, anggaran yang harus dikeluarkan lebih dari Rp5,2 miliar. Namun rencana tersebut belum menemukan titik temu disebabkan. Hal ini disebabkan perhitungan RAPBD 2020 masih mengalami defisit di atas 12 persen.
"Sampai tadi pagi pembahasan tim anggaran baik eksekutif dan legislatif belum ada titik temu untuk pengadaan mobil dinas para camat. Defisit harusnya maksimal 9 persen saja," katanya, Senin (25/11).
2. Pengadaan sepeda motor untuk kepala desa dapat lampu hijau DPRD Bantul
Ilustrasi sepeda motor untuk kepala desa. IDN Times/DaruwaskitaUntuk pengadaan sepeda motor bagi kepala desa menurut Nur Subiantoro, masih dimungkinkan karena anggaran tidak begitu. Terakhir pemberian alat transportasi yang baru kepada kepala desa dilakukan saat tahun 2003 lalu.
Lebih jauh Politisi Partai Gerindra ini mengatakan untuk menekan agar defisit anggaran hanya 1 digit saja, maka akan ada program yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat bakalan dirasionalisasi bahkan dicoret agar defisit hanya 1 digit.
"Kalau anggaran untuk kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan BOP untuk sekolah akan kita kawal dan program lain untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tetap akan diutamakan," katanya.
3. RSUD Bantul butuh tambahan modal untuk operasional rumah sakit akibat klaim BPJS belum dibayar
Ketua Komisi D DPRD Bantul, Enggar Suryo Jatmiko. IDN Times/DaruwaskitaSementara anggota Badan Anggaran sekaligus Ketua Komisi D, Enggar Suryo Jatmiko mengatakan akan memperjuangkan anggaran untuk menutup kekurangan BPJS yang ada di RSUD Bantul karena sangat vital dan kondisinya cukup memprihatinkan karena utang BPJS yang belum dibayar ke RSUD Bantul mencapai Rp36 miliar dan terus bertambah.
"Kalau kita tidak memberikan semacam dana tambahan modal maka bisa terganggu layanan kesehatan bagi masyarakat Bantul," katanya.
"Ya minimal tambahan modal bisa untuk bernapas RSUD barang 1 atau 2 bulan ke depan," tambahnya lagi.
Baca Juga: Transportasi Sepeda Motor Gusur Angkutan Umum di Kabupaten Bantul
