Lurah Muntuk Dlingo Bantah Beri Dukungan kepada Little Tokyo
Bangunan Litto yang hingga hari ini hanya mengantongi izin prinsip dan izin IPPT.(IDN Times/Daruwaskita)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Beredar undangan terkait deklarasi dukungan tokoh masyarakat dan warga Kalurahan Muntuk terhadap Little Tokyo Resort dan Resto (Litto). Dalam undangan tersebut, turut disebut nama Lurah Muntuk, Kapolsek, Danramil, hingga Panewu Dlingo.
Baca Juga: Soal Little Tokyo, Dispertaru Bantul Ogah Disalahkan
1. Lurah Muntuk kaget namanya dicatut dalam undangan deklarasi dukungan Litto
Surat undangan dukungan tokoh masyarakat dan Pemkal Muntuk yang dibuat manajemen Litto.(doc.Istimewa)Awak media pun mencoba mengonfirmasi undangan dari manajemen Litto dengan nomor:004/LITTO/X/2021 kepada Lurah Muntuk, Marsudi. Namun, Marsudi justru mengaku baru mengetahui undangan yang beredar tersebut dari awak media. Dirinya juga tidak mengetahui kenapa pihak Litto mencatut nama Lurah Muntuk sebagai pihak yang turut mengundang.
"Saya klarifikasi kepada pihak manajemen Litto membenarkan undangan tersebut, namun baru dalam tahap PDF bukan undangan resmi dengan kertas," katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (4/10/2021).
"Pihak manajemen Litto juga mengakui dan meralat undangan tersebut bukan deklarasi namun koordinasi antara Pemerintah Kalurahan Muntuk dengan Litto. Sekali lagi bukan dukungan tokoh masyarakat apalagi Pemeritah Kalurahan (pemkal) Muntuk kepada Litto," tegasnya lagi.
2. Akan dukung Litto jika sudah mengantongi izin dan sepakat dengan sembilan poin kerjasama
Sembilan poin kerjasama yang diajukan Pemkal Muntuk jika Liito sudah kantongi izin.(doc. Pemkal Muntuk)Marsudi mengaku Pemkal Muntuk sendiri pada prinsipnya sangat terbuka dengan investasi yang diharapkan nantinya bisa menyejahterakan masyarakat Muntuk. Namun, pihaknya masih menunggu Litto menyelesaikan persoalan izin yang sampai hari ini belum kelar.
"Prinsip dukungan Pemkal Muntuk akan diberikan jika sudah mengantongi izin sehingga Litto statusnya legal bukan bodong seperti saat ini. Disisi lain pihak Litto juga sepakat dengan beberapa poin yang diajukan Pemkal Muntuk jika ingin melakukan kerja sama," terangnya.
Marsudi juga mengaku dirinya juga sempat dikontak oleh owner Litto, Suswinarno, terkait kerja sama dengan Litto. Dalam kesempatan tersebut Litto meminta kepada Pemkal Muntuk untuk mengajukan draf poin kerja sama yang diinginkan Pemkal Muntuk.
"Saya minta undangan yang masif dalam bentuk draf PDF dilakukan revisi karena undangannya adalah deklarasi dukungan. Padahal kami belum memberikan dukungan selama Litto belum kantongi izin resmi dari Pemkab Bantul," terangnya.
Untuk menindaklanjuti poin kerja sama yang diminta Litto, hari ini pihaknya menggelar rapat di Kalurahan untuk membuat draf poin kerja sama dengan Litto yang dihadiri oleh Bamuskal, perangkat kalurahan, FKPM, Pokdarwis, FPRB. Sejumlah draf poin kerja sama akan diajukan kepada pihak Litto jika nantinya sudah mengantongi izin dari Pemkab Bantul.
"Ada sembilan poin kerja sama yang akan kita ajukan ke Litto jika nantinya sudah mengantongi izin mulai dari pemberdayaan masyarakat Muntuk hingga memberikan kontribusi terhadap Gunung Cilik dan Pendapatan Asli Daerah Pemkal Muntuk," ujarnya.
"Hari ini saya dan Pak Panewu Dlingo menghadiri undangan dari Liito namun demikian bukan dukungan hanya sebatas koordinasi saja. Saya dan Pak Panewu sudah banyak menjelaskan kejadian hari ini kepada owner Litto," tambah Marsudi lagi.
3. Litto diduga menjebak masyarakat untuk memberikan dukungan
Gandi Saputra, Ketua Pokdarwis Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Bantul. (IDN Times/Daruwaskita)Sementara, Ketua Pokdarwis Kalurahan Muntuk, Gandi Saputra, menduga keluarnya undangan deklarasi dukungan tokoh masyarakat dan Kalurahan Muntuk kepada Litto berawal dari adanya pertemuan warga Dusun Gunung Cilik pada Sabtu (2/10/2021) malam di Litto.
Sebelum pertemuan dimulai warga yang diundang dan datang ke Litto disodori dua kertas untuk absensi. Namun dari dua kertas absensi tersebut satu kertas berisi tanda tangan dukungan kepada Litto.
"Jadi semacam ada jebakan dari manajemen Litto kepada masyarakat. Dikira hanya absensi saja namun ternyata absensi yang satunya berisi dukungan kepada Litto yang kurang dicermati oleh warga yang diundang. Kemudian muncullah pada Minggu (3/10/2021) undangan deklarasi dukungan tokoh masyarakat dan Kalurahan Muntuk kepada Litto," ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul, Aryunadi, mengatakan jika benar ada undangan deklarasi dukungan kepada Liitto yang dibuat oleh manajemen Litto sendiri atau owner Litto maka hal tersebut menunjukkan gagal pahamnya owner Litto terhadap upaya penegakan aturan pemerintah dan tupoksi pemerintah daerah.
"Perlu dicatat, sampai saat ini Litto masih ilegal tak mengantongi izin IMB dan Amdal dan juga kepada pemangku kepentingan kami ingatkan bahwa daerah yang dibangun Litto merupakan kawasan rawan bencana (KRB) tanah longsor," katanya.
4. Sertifikat tanah sudah dikantongi Litto untuk mengurus izin
Ilustrasi sertifikat tanah. IDN Times/IstimewaSementara, General Manager Litto, Agus Setiawan, membenarkan adanya pertemuan antara owner Litto dengan Pemkal Muntuk terkait dengan penyampaian draf poin kerja sama kedua belah pihak.
"Bukan deklarasi dukungan," kilahnya saat dihubungi wartawan, Senin (4/10/2021).
Disinggung dengan perkembangan perizinan yang saat ini sedang diurus Litto, pria yang akrab disapa Wawan ini mengaku bahwa sertifikat tanah atau SHM sudah keluar dan baru dalam proses untuk pencarian izin Amdal dan IMB.
"SHM sudah kami kantongi, besuk kami diundang ke Dispertaru Bantul, mungkin terkait dengan masalah limbah," katanya.
Baca Juga: Sudah Bikin Surat Pernyataan, Litto Masih Nekat Membangun
