KPU Bantul Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp51,8 Miliar
_600x400.jpg)
Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul mengusulkan anggaran sebesar Rp51,8 miliar untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bantul tahun 2024 mendatang. Anggaran ini meningkat hampir 100 persen dibanding anggaran Pilkada tahun 2020, yaitu sebesar Rp23 miliar.
1. Anggaran untuk Pilkada sesuai UU dibebankan pada APBD Bantul
Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho. IDN Times/DaruwaskitaKetua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan sudah membahas usulan anggaran dengan Pemkab Bantul pada Senin (8/8/2022) kemarin. Didik menjelaskan pengajuan anggaran Pilkada 2024 ke Pemkab Bantul sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 166 ayat 1.
"Dalam UU tersebut pendanaan Pilkada dibebankan kepada APBD. KPU Bantul sebagai pihak penyelenggara pemilu atau pemilihan kepada daerah dalam rangka pengajuan hibah sebagai upaya memastikan pendanaan Pilkada 2024," ungkapnya pada Selasa (9/8/2022).
2. Anggaran terbanyak digunakan untuk tahapan Pilkada
Ilustrasi. Petugas KPPS meneteskan tinta ke jari pemilih menggunakan pipet pada simulasi pemilihan di halaman KPU Purbalingga tanggal 25 November 2020./Foto: Rudal Afgani DirgantaraBesaran anggaran Rp51,8 miliar ini terdiri dari anggaran tahapan pilkada Rp41,9 miliar serta anggaran kebutuhan protokoler kesehatan sebesar Rp9,8 miliar.
"Faktor penentuan besaran anggaran pemilihan ini di antaranya berdasarkan estimasi kenaikan jumlah pemilih, kenaikan jumlah TPS dan kenaikan jumlah badan adhoc serta inflasi harga setiap tahun," terangnya.
Didik menambahkan Pilkada 2024 Kabupaten Bantul yang dilakukan pada 24 November 2024 masih dimasukkan anggaran protokol kesehatan sebagai bentuk antisipasi pandemik yang naik turun dan belum dinyatakan COVID-19 merupakan endemik.
"Kebutuhan prokes itu dari tingkat KPU sampai TPS," tuturnya.
Sementara untuk anggaran tahapan Pilkada Rp41,9 miliar sebagian besar digunakan untuk honor badan ad hoc seperti PPK, PPS dan KPPS senilai Rp24,6 miliar.
"Kebutuhan untuk honor badan ad hoc lebih dari 50 persen dari anggaran tahapan Pilkada," terangnya.
Baca Juga: Realisasi PBB P2 di Bantul Baru Mencapai Rp36,4 Miliar
3. Pemkab Bantul akan mencermati pengajuan anggaran Pilkada dari KPU Bantul
Sekda Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis.(IDN Times/Daruwaskita (Sekda Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis mengatakan masih mencermati usulan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp51,8 miliar namun siap memberikan anggaran hibah ke KPU Bantul untuk pelaksanaan Pilkada 2024.
"Kita juga perlu melakukan pencermatan dan verifikasi melalui Inspektorat Daerah maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah itu baru kita putuskan besaran anggaran hibah untuk Pilkada," ucapnya.
Pemberian anggaran hibah juga dimungkinkan dilakukan secara multi-years atau lebih dari satu tahun yang akan dimulai tahun 2023 hingga 2025.
"Meski anggaran multi-years namun naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) akan dilakukan sekali sekitar bulan September 2023 mendatang," pungkasnya.
Baca Juga: Tiap Tahun Terjadi Gelombang Tinggi, Kerusakan Pantai Bantul Meluas
