Belasan Ribu Kendaraan Bermotor Roda Dua di Bantul Tak Bayar Pajak
Pertemuan Komisi B DPRD DIY bersama pejabat di Samsat Bantul. IDN Times/Daruwaskita
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya roda dua di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari 383.937 unit pada tahun 2018, jumlahnya meningkat menjadi 404.885 unit pada tahun 2019. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya mencapai 65.673 unit pada tahun 2018 dan 71.060 unit pada tahun 2019.
Namun, kenaikan tersebut tidak sebanding dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diterima.
Baca Juga: Bagi-bagi Sertifikat Tanah, Jokowi: Boleh Diagunkan Asal Hati-hati
1. Perolehan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tembus Rp185 miliar
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Bantul, Rully Marsianti. IDN Times/DaruwaskitaKepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Bantul, Rully Marsianti mengatakan pemasukan pajak dari kendaraan bermotor di Bantul mencapai Rp168 miliar pada 2018 dan Rp185 miliar pada 2019.
"Tahun 2018 target kita Rp160 miliar dan terealisasi Rp 168 miliar dan tahun 2019 target Rp184 miliar terealisasi Rp185 miliar," katanya saat menanggapi kunjungan Komisi B DPRD DIY di Kantor Samsat Bantul, Jumat (31/1).
2. Belasan ribu kendaraan bermotor roda dua menunggak pajak
Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di Simpang Empat Klodran, Kabupaten Bantul. IDN Times/DaruwaskitaKendati demikian, kata Rully, kendaraan bermotor yang menunggak pajak mencapai 4 hingga 5 persen, di mana sebagian besarnya adalah kendaraan roda dua.
"Kalau jumlah kendaraan bermotor roda dua mencapai 400 ribu an maka ada belasan ribu kendaraan bermotor roda dua yang menunggak pajak," ujarnya.
Sejumlah faktor menjadi penyebab pemilik kendaraan enggan membayar pajak. Antara lain, motornya sudah rusak dan tidak digunakan, sudah berganti pemilik namun belum balik nama, motor hilang namun tak dilaporkan, maupun karena ditarik oleh leasing.
"Kendaraan bermotor roda dua yang menunggak pajak rata-rata keluaran tahun 80an ke bawah bahkan sudah menjadi barang rongsokan," ujarnya.
"Kita bahkan melakukan penagihan sampai ke rumah pemilik kendaraan bermotor roda dua dan hasilnya memang para wajib pajak ini langsung bayar," terangnya lagi.
3. Banyak sepeda motor yang ditahan di Polres Bantul tak diambil pemiliknya
Kanit Regident Satlantas Polres Bantul, Iptu Mulyanto (nomor 2 dari kiri). IDN Times/DaruwaskitaKanit Regident Satlantas Polres Bantul, Iptu Mulyanto mengatakan, untuk menekan penunggak pajak kendaraan bermotor roda dua, petugas menahan kendaraan yang STNK-nya mati saat dilakukan razia kendaraan bermotor.
"Tapi banyak juga pemilik kendaraan bermotor roda dua yang tak mengambil motornya yang ditahan sehingga menumpuk banyak di Polres," ungkapnya.
Terkait dengan penghapusan kendaraan bermotor yang menunggak lebih dari 2 tahun, Mulyanto mengatakan hal tersebut belum diterapkan di Bantul karena pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan Polri, meski dalam aturan sudah ada.
"Ya kita belum menerapkan itu, namun dengan wacana menunggak pajak 2 tahun akan dihapus banyak wajib pajak yang mulai tertib bayar pajak," tutur Mulyanto.
4. Komisi B DPRD DIY minta pendataan ulang wajib pajak yang menunggak bayar pajak
Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Dwi Wahyu. IDN Times/DaruwaskitaSementara Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Dwi Wahyu mengatakan tren pendapatan dari sektor kendaraan bermotor tidak mengalami kenaikan signifikan. Padahal, penambahan kendaraan bermotor khususnya roda dua di DIY cukup tinggi, bisa mencapai 20 ribuan sebulan.
"Nah ternyata pertumbuhan kendaraan bermotor di Bantul ini juga dibarengi angka kendaraan bermotor yang nunggak pajak. Kita ingin data pasti wajib pajak yang nunggak,"ujarnya.
Bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak bermotor maka jika motornya sudah tua mendingan dihapus atau bisa saja Samsat melaporkan kepada pihak terkait yang bisa melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang nunggak tersebut.
"Kan ada SOP-nya bagi wajib pajak yang ngemplang pajak. Tapi harus dipastikan terlebih dahulu kepada wajib pajaknya terkait kondisi kendaraan bermotornya. Jangan-jangan sudah jadi barang rosokan. Itu kan bisa saja," ujar politisi PDIP ini.
Baca Juga: Kostum Keraton Agung Sejagat Ternyata Dibuat oleh Warga Bantul
