2. Paksakan bikin KPM baru BLT DD, perangkat desa bakal masuk penjara‎

APDESI Bantul gelar aksi damai desak Presiden Jokowi revisi Pasal 5 Ayat 4 Perpres No 104/2021 di lapangan Paseban Bantul. (IDN Times/Daruwaskita)

Lurah Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, ini menegaskan jika membuat daftar KPM baru BLT DD maka dipastikan akan berbenturan dengan aturan karena indikator untuk membuat KPM baru belum ada.

"Indikatornya KPM baru BLT tahun 2022 belum ada, kalau menggunakan indikator tahun 2021 maka tidak ada warga yang berhak menerima BLT DD. Jika dipaksakan warganya yang berhak menerima BLT DD sekitar 40 persen dari anggaran DD maka akan menabrak aturan," tegas Ani.

Jika demikian, lanjutnya, maka Lurah, Carik dan perangkat kalurahan lainnya bisa terancam masuk penjara.

Menurut Ani, kondisi tersebut bukan berarti pemerintah kalurahan tidak pro kemiskinan. Pihaknya justru ingin secepat mungkin mengentaskan kemiskinan akibat dampak COVID-19 dengan program-program pemberdayaan lain dengan dana desa seperti program padat karya yang bisa mengakses seluruh masyarakat.

"Oleh karena itu saya monggo, saya serahkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Bapak Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. Apa yang harus kami lakukan dalam dua minggu ini. Antara satu, diam tidak dapat 40 persen anggaran dana desa, dan satu lagi membuat KPM baru BLT DD yang fiktif  namun semuanya masuk penjara," tegasnya.

Karena itu, APDESI Kabupaten Bantul bahkan APDESI seluruh Indonesia mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk merevisi pasal 5 Ayat 4 dari Perpres Nomor 104/2021.

"Beri kembali kami kewenangan untuk menentukan berbagai kebijakan yang berdasarkan dari musyawarah dusun hingga musyawarah kalurahan, jangan kami dibenturkan lagi dengan masyarakat. Kami yang tahu benar permasalahan yang ada di masyarakat," tegasnya.

3. Pasal 5 Ayat 4 Perpres Nomor 104/2021 membegal kewenangan desa

‎Lurah Seloharjo, Pundong, Bantul, Mahardi Badrun.(IDN Times/Daruwaskita)

Sementara, sekretaris DPC APDESI Kabupaten Bantul, ‎Marhadi Badrun, mengatakan Pasal 5 Ayat 4 dalam Perpres Nomor 104 /2021 dinilai akan menimbulkan konflik di desa, membegal program yang telah dianggarkan oleh desa atau kalurahan, kepala desa atau lurah menjadi korban kebijakan, menunda komitmen dalam pemulihan ekonomi,  serta menghilangkan kewenangan desa atau kalurahan.

"Saya mohon kepada Pak Presiden Joko Widodo untuk segera merevisi Pasal 5 Ayat 4, Perpres No 104/2021 tentang Rincian APBN TA 2022,"tegas Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong ini.

4. Pemkab Bantul akan sampaikan aspirasi perangkat desa kepada pemerintah pusat‎

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo (baju putih). IDN Times/Daruwaskita

Sementara Wakil Bupati Bantul, Joko B Purnomo, menegaskan Pemkab Bantul sangat paham terhadap kegelisahan yang diungkapkan oleh APDESI Bantul. 

"Kemarin sudah menghadap Pemda DIY melalui Gusti Yuda Negara, kemudian berkoordinasi dengan Pemkab Bantul dan insyaallah apa yang menjadi aspirasi dari panjenengan akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Pemda DIY tentunya setelah melalui proses diskusi," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.

"Nanti kami akan menyampaikan kepada Gubernur DIY, Ngarso Dalem, terkait dengan keresahannya para perangkat kalurahan ini," tambahnya lagi.

Joko menambahkan, setelah aksi penyampaian aspirasi damai ini selesai, pihaknya akan segera menggelar rapat di Pemkab Bantul yang dihadiri oleh Sekda Bantul dan jajarannya, pimpinan DPRD Bantul dan pimpinan Komisi A dan perwakilan dari APDESI Bantul. Hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada Pemda DIY untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.

"Jadi nanti kalau ada usulan atau lainnya kami minta perwakilan dari APDESI Bantul untuk ikut rapat bersama kami. Setuju ya," pungkas Joko B Purnomo.‎

Baca Juga: Bupati Bantul Lantik 245 Pimpinan Tinggi Pratama dan Fungsional