Cerita Pengemudi Becak Kulon Progo Masuk Desil 9: Lurah Saja Desil 8

Timbul baru mengetahui statusnya sebagai warga desil 9 sekitar dua pekan lalu. Saat itu, putra bungsunya diterima melalui jalur mandiri di Fakultas Teknik UNY.

Karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, Timbul bersama anaknya berusaha mencari keringanan biaya masuk kuliah sebesar Rp15 juta melalui Program Indonesia Pintar (PIP) maupun beasiswa. Batas waktu pembayaran biaya tersebut adalah Desember tahun ini.

Oleh karenanya, Timbul dan putranya mencoba ke balai desa untuk membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

"Tapi, ternyata di sana dicek sama Pak Lurah ternyata desilnya 9," kata Timbul.

Status tersebut terasa janggal bagi Timbul. Sebab, sebelumnya ia mengetahui dirinya tercatat dalam desil 1, yakni kelompok masyarakat miskin ekstrem atau 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Selama bertahun-tahun, ia juga menerima sejumlah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Sehari-hari, Timbul yang merupakan orangtua tunggal ini bekerja sebagai sopir betor dan biasa mangkal di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta.

Penghasilan bersih sekitar Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per hari sudah cukup membuatnya bersyukur. Bahkan tak jarang ia pulang tanpa membawa uang sama sekali.

"Seharian nggak dapat sama sekali sering. Saya biasa berangkat sore, pulang jam 12 malam," katanya.

Timbul juga menceritakan kondisi fisiknya yang pernah mengalami cedera pinggang, sehingga sulit kerja berat. Dia tapi masih berupaya menambah pendapatan dengan beternak ayam dan menjualnya di pasar.

"Kalau pagi kadang ke pasar, nawar-nawarin jualan ayam, gitu," kata Timbul.

Dengan kondisi penghasilan yang macam itu, Ia semakin bingung karena merasa tidak memiliki aset atau harta benda yang bisa menempatkannya di desil 9. Sebagai contoh, rumah yang ditempatinya pun merupakan peninggalan orangtuanya dan rencananya akan dibagi kepada tujuh bersaudara, termasuk dirinya.

Timbul pun telah berusaha mencari jalan agar data desilnya dapat disesuaikan dengan kondisi kehidupannya yang sebenarnya. Namun, ia mengaku belum mendapatkan penjelasan yang membuatnya memahami perubahan tersebut, termasuk dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Di tengah kebingungan itu, Timbul sedikit lega setelah persoalannya mendapat perhatian Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, yang mendatangi rumahnya awal pekan ini

Menurut Timbul, Ambar memahami kondisi yang sebenarnya dan berupaya menghubungi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membenahi kategori desil yang dinilainya jauh dari kondisi riil.

Timbul masih berharap dapat kembali memperoleh bantuan pemerintah, termasuk akses terhadap keringanan biaya pendidikan bagi putranya.

"Sementara (biasa masuk kuliah) bayar separuh dulu, itu aja duit urunan (patungan) saya sama anak saya. Jadi, ternyata uang saku yang saya kasih ke anak saya ditabung. Mau nggak mau bayar dulu, daripada ketinggalan pelajaran," tutupnya.