Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi CCTV (unsplash.com/Michał Jakubowski)
  • Diskominfo DIY membantah CCTV sengaja dimatikan saat demo 10 November 2026; gangguan terjadi pada platform penyiaran portal, bukan kamera lapangan.
  • Peringatan ancaman siber dari Gov-CSIRT Nasional mendahului gangguan server; portal cctv.jogjaprov.go.id masih dinonaktifkan hingga 14 November untuk pemeriksaan dan pengamanan.
  • Pengelolaan CCTV Yogyakarta terbagi antarinstansi; ruang pemantau yang viral diklarifikasi sebagai fasilitas Polda DIY, bukan Back Office Jogja Smart Province.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Yogyakarta, IDN Times – Tidak bisa diaksesnya layanan kamera pengawas (CCTV) milik Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui laman cctv.jogjaprov.go.id saat aksi unjuk rasa pada Selasa (10/11/2026) memicu berbagai spekulasi di media sosial. Sejumlah warganet menduga kamera CCTV di beberapa titik, termasuk kawasan Malioboro, sengaja dimatikan ketika demonstrasi berlangsung. Selain itu, muncul pula tudingan terkait dugaan penyalahgunaan ruang pemantau CCTV untuk mengawasi hingga mengintimidasi peserta aksi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho atau yang akrab disapa Wahyu, membantah dugaan bahwa kamera di lapangan sengaja dimatikan. Ia menjelaskan, gangguan terjadi pada sistem penyiaran yang membuat tayangan CCTV tidak dapat diakses masyarakat.

"Perlu dibedakan antara kamera yang merekam di lapangan dengan sistem yang menayangkan hasil rekamannya kepada publik. Gangguan yang kami tangani berada pada platform penyiaran, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses tayangan melalui portal tersebut. Ini bukan karena kamera di lapangan sengaja dimatikan," jelas Wahyu.

1. Gangguan terdeteksi setelah ada peringatan keamanan siber

Aksi demonstrasi di Jogja, Selasa (10/11/2026). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Wahyu mengatakan, indikasi ancaman siber sebenarnya telah menjadi perhatian sebelum aksi unjuk rasa berlangsung. Pada Senin (9/11/2026), Gov-CSIRT Nasional menyampaikan peringatan keamanan (Security Alert) mengenai potensi ancaman siber terhadap platform layanan pemerintah.

Peringatan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemda DIY untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemeriksaan terhadap layanan digital yang dikelola pemerintah daerah. Gangguan yang teridentifikasi berdampak pada server penyiaran portal cctv.jogjaprov.go.id. Artinya, terhentinya akses publik tidak serta-merta menunjukkan seluruh kamera CCTV yang terhubung dengan portal tersebut berhenti beroperasi.

Hingga Sabtu (14/11/2026), portal tersebut masih dinonaktifkan sementara untuk menjalani pemeriksaan dan pemulihan. Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) internal Pemda DIY tengah mengidentifikasi sumber gangguan sekaligus melakukan pengamanan sistem.

"Kami tidak ingin terburu-buru mengaktifkan kembali layanan sebelum proses pemeriksaan dan pengamanan selesai. Prioritas kami adalah memastikan layanan dapat beroperasi kembali dengan aman," ungkapnya.

Meski demikian, masyarakat masih bisa mengakses delapan titik CCTV Panorama milik Pemda DIY melalui kanal Jogja Istimewa TV (JITV). 

2. Pengelolaan CCTV di Yogyakarta berada di bawah beberapa instansi

Aksi demonstrasi di Jogja, Selasa (10/11/2026). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Wahyu juga meluruskan anggapan bahwa seluruh CCTV yang terpasang di jalanan Yogyakarta dikelola Pemda DIY. Menurutnya, pengelolaan kamera pengawas terbagi berdasarkan wilayah dan fungsi masing-masing instansi.

Di tingkat provinsi, jaringan CCTV dikelola Diskominfo dan Dinas Perhubungan (Dishub) DIY. Kamera tersebut tersebar di sejumlah ruas jalan provinsi, kawasan perbatasan kabupaten/kota, hingga kawasan strategis pariwisata.

Adapun portal cctv.jogjaprov.go.id menjadi salah satu akses publik untuk melihat tayangan dari berbagai titik. Portal tersebut juga menampilkan siaran ulang (relay) CCTV milik pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, gangguan pada server penyiaran provinsi bisa berdampak terhadap akses masyarakat, meskipun kamera di lokasi masih berfungsi.

Sementara itu, CCTV di sejumlah jalan protokol Kota Yogyakarta, termasuk kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer, berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengelolaannya dilakukan oleh Diskominfosan Kota Yogyakarta dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT Malioboro). Masyarakat dapat mengakses tayangannya melalui laman cctv.jogjakota.go.id maupun aplikasi Jogja Smart Service (JSS). 

Sistem CCTV milik Pemkot Yogyakarta tersebut dikelola secara terpisah dari portal milik Pemda DIY. Selain kedua pemerintah daerah tersebut, Polda DIY juga memiliki jaringan kamera pemantau sendiri. Jaringan ini mencakup kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan kamera untuk kebutuhan pengamanan wilayah. Kamera-kamera tersebut terhubung dengan ruang kendali atau Command Center kepolisian. Penggunaannya berkaitan dengan pengaturan lalu lintas, penegakan hukum, dan pengamanan wilayah.

3. Ruang pemantau yang viral di media sosial milik Polda DIY

Aksi demonstrasi di Jogja, Selasa (10/11/2026). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Polemik lain muncul setelah foto sebuah ruang pemantau dengan sejumlah layar besar beredar di media sosial. Unggahan akun X @thiyojackers dan sejumlah komentar warganet di Instagram mengaitkan fasilitas tersebut dengan dugaan pemantauan hingga ancaman terhadap peserta aksi di Simpang Gramedia.

Menanggapi hal itu, Wahyu menegaskan bahwa ruangan yang terlihat dalam unggahan viral bukan merupakan fasilitas Back Office Jogja Smart Province milik Pemda DIY. Ia menyebut, kesalahpahaman tersebut salah satunya dipicu informasi yang kurang tepat dalam rangkuman otomatis mesin pencari. 

"Informasi mengenai kepemilikan fasilitas pemantauan perlu dipastikan terlebih dahulu. Ruangan yang terlihat dalam unggahan tersebut bukan Back Office Jogja Smart Province milik Pemerintah Daerah DIY, melainkan fasilitas milik Polda DIY," tegasnya.

Menurut Wahyu, fasilitas tersebut merupakan bagian dari jaringan pemantauan kepolisian, bukan ruang kendali CCTV publik yang dikelola Diskominfo DIY. Dengan demikian, ia meminta masyarakat memahami perbedaan kepemilikan dan pengelolaan fasilitas pemantauan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More