Bantul, IDN Times - Pemilihan Umum (Pemilu)2024 telah berakhir. Bahkan melalui hitungan cepat atau quick count telah diketahui nama pemenang capres dan cawapres, serta calon anggota legislatif dan DPD.
Di balik gelaran pemilu yang dinilai berjalan dengan lancar, sejumlah calon legislatif DPRD Bantul menilai pesta demokrasi lima tahunan ini paling ugal-ugalan sejak masa reformasi.
Salah satu calon anggota legislatif DPRD Bantul yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, untuk mendapatkan suara hingga tujuh ribu, dirinya harus mengeluarkan modal di atas Rp700 juta. Jika dihitung dari awal memutuskan maju menjadi calon legislatif tingkat kabupaten, maka ia sudah menghabiskan Rp1 miliar lebih.
"Ya dari awal sosialisasi hingga coblosan ya habis di atas Rp1 miliar," katanya, Jumat (16/2/2024).
Diakuinya biaya politik yang terbilang 'ugal-ugalan' tak hanya dilakukan dirinya, namun seluruh calon legislatif, termasuk petahana.
"Petahana juga harus keluar uang banyak, jika tidak ingin suaranya hilang karena kena money politik dari calon legislatif lainnya," ucapnya.
"Artinya kalau caleg petahana sudah memberi aspirasi atau program yang nilainya miliaran rupiah harus keluar uang tentunya caleg yang baru harus keluar uang lebih banyak," imbuhnya.
Sementara salah satu pimpinan partai peserta pemilu di Bantul sekaligus caleg DPRD Bantul yang juga enggan disebutkan namanya mengakui, pemilu 2024 paling banyak menggunakan biaya politik.
"Lho rakyat sekarang pesta, caleg keluar uang di atas Rp1 miliar, bahkan belum tentu jadi," ucapnya.
"Aspirasi anggota DPRD Bantul kepada masyarakat untuk pembangunan seakan tak ada nilainya. Untuk mendapatkan suara tetap harus keluar biaya. Masyarakat sudah pintar, terima uangnya belum tentu coblos calegnya," katanya.
Sementara Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan isu adanya money politik sudah sampai ke Bawaslu Bantul, namun diakuinya untuk membuktikannya bukan sesuatu yang mudah.
"Kami sudah mendengar isu money politik, tapi untuk membuktikannya tidak mudah. Itu sulit," terangnya.
Didik menegaskan pihaknya sudah melakukan tindakan preventif melakukan pencegahan money politik melalui sosialisasi di media hingga menggerakkan desa anti money politik.
"Yang jelas sampai hari ini kita tidak menerima adanya laporan money politik dalam pemilu 2024," pungkasnya.