BKKBN Ungkap Penurunan Angka Kelahiran Bayi di Indonesia

07 Jul 2024, 06:15 WIB

Kepala BKKBN, dokter Hasto saat ditemui di acara Apresiasi dan Penghargaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Hotel PO Semarang, Rabu (26/06/2024). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Sleman, IDN Times - Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengungkapkan ancaman minus growth di beberapa kota dengan Total Fertility Rate (TFR), atau angka kesuburan total di bawah 2,1.

“Rata-rata perempuan kan punyak anak sudah tidak dua kalau di daerah tertentu seperti Bali, DKI, DIY (karena TFR sudah di bawah 2,1). Sebetulnya rata-rata perempuan punya 2 anak itu penting. Jogja rata-rata melahirkannya sudah di bawah 2, saat ini sudah 1,9. Makanya hati-hati daerah-daerah tertentu seperti DKI, Bali, DIY bisa mengalami minus growth,” tegas Hasto saat kegiatan High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II dilaksanakan di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024).

1. Penurunan jumlah kelahiran anak

ilustrasi ibu hamil (Freepik.com/prostooleh)

Hasto mengungkapkan Hal penurunan TFR di Jogja, karena rata-rata pendidikan di Jogja tinggi, ditambah rata-rata usia nikah perempuan di DIY di atas 22 tahun. Ia pun mengingatkan agar perempuan tidak terlalu berumur saat melahirkan.

“Perempuan itu usia suburnya setelah umur 35 sudah decline, turun. Telur perempuan kalau sudah 38 tahun itu sudah tinggal 10 persen, ya hati-hati,” tambahnya.

2. Tahun 2035 diperkirakan jumlah lansia lebih banyak dibandikan anak-anak

ilustrasi lansia (freepik.com/freepik)

Hasto mengingatkan di tahun 2035 Indonesia harus berhati-hati karena lansia jauh lebih banyak dibanding jumlah anak-anak. Sementara lansia di tahun 2035, umumnya mempunyai pendidikan dan ekonominya rendah.

Menurut Hasto hal ini menyebabkan beratnya menaikkan pendapatan per kapita karena yang bekerja sedikit. “Kalau seandainya sekarang angka stuntingnya sudah tinggi, kemudian kualitasnya nggak bagus, terus jumlahnya sedikit, waduh berat sekali menyangga beban,” tutupnya.

3. Integrasi data kesehatan pasien

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPPOM, dan BKKBN tentang integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan. (Dok. Istimewa

Acara tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama komite kebijakan sektor kesehatan juga dilakukan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPPOM, dan BKKBN tentang integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan.

“Di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa di integrasi. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, beliau (BKKBN) ada data ibu anak, itu bisa diintegrasi sehingga teman-teman daerah nggak usah data entry nya dua kali. Dan datanya jadi lebih bagus kualitasnya karena data yang dari BKKBN,” ujar Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.