Yogyakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) menyebut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu potensi kerawanan dalam Pilkada 2024. Lantaran kemungkinan adanya incumbent yang kembali berkontestasi tahun ini.
"Dugaan kita ada sedikit pergeseran kerawanan, dibanding Pemilu (Pilpres/Pileg) kemarin. Pilkada lebih akan menonjol soal problem netralitas ASN, TNI/Polri," ungkap Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, Rabu (26/6/2024).
Najib mengungkapkan Pilkada adalah kompetisi tingkat di lokal, terlebih incumbent yang dimungkinkan maju mempunya akses mengendalikan birokrasi. "Sehingga ada risiko untuk menekan sejumlah aparat, kepala dinas, camat, lurah bahkan, untuk kepentingan Pilkada," kata Najib.
Najib menyebut, meski saat ini belum terdapat penetapan calon, namun potensi tersebut menjadi perhatian Bawaslu DIY. Disebut Najib, Bawaslu DIY lakukan pengawasan setelah dilakukan penetapan calon. "Karena sebagai subjek hukum sudah ditetapkan sebagai calon. Sekarang kan belum," ungkap Najib.
Najib juga menyebut Bawaslu DIY menyoroti penggunaan media sosial, karena kekhawatiran munculnya isu SARA, ujaran kebencian, atau yang disebut isu negatif. "Jadi dalam Pemilu kemarin, DIY nomor 3 se-Indonesia terkait soal potensi kerawanan penggunaan isu negatif di medsos. Tentu kami menduga ini masih tinggi, karena penetrasi medsos sekarang," kata Najib.
Najib mengkhawatirkan penggunaan medsos yang tidak benar akan berbahaya di masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya melakukan audiensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY. "Kita akan berusaha membangun sinergi mencegah panggaran lewat medsos. Ini juga bicara bagaimana membangun kesadaran masyarakat yang lebih kritis, tidak menshare info yang gak benar," ucap Najib.
Selain masalah netralitas, dan media sosial, Najib juga menyoroti politik uang. Ia menilai potensi memanfaatkan politik uang kemungkinan terjadi. Oleh karena itu, Bawasalu mengimbau calon peserta untuk bisa berkontestasi sesuai aturan.
"Meski belum ada peserta, tapi harapan taat regulasi fair. Jadi harus berjiwa kesatria, kira-kira kalau menang dengan cara jujur, bersih menghasilkan pemimpin bersih juga," kata Najib.
Najib juga mengajak masyarakat mengambil peran dalam pelaksanaan Pilkada. "Masyarakat ikut mencegah pelanggaran. Kalau ada aktivitas tahapan Pemilu mengawasi, sehingga mencegah pelanggaran juga," harap Najib.