‎1 Tahun Halim-Aris Pimpin Bantul, Apa Saja Program yang Sudah Terlaksana?

Sebagian program prioritas disebut telah mulai dijalankan pada tahun anggaran 2025. Di antaranya peningkatan status jalan pedesaan menjadi jalan kabupaten yang telah rampung pada 2025. Program penciptaan wirausaha muda juga mulai berjalan tahun lalu bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), meski jumlahnya masih terbatas.

“Selain itu optimalisasi fungsi pelayanan posyandu di mana fungsi layanan promotif dan preventif yang menjadi tugasnya posyandu sudah kita cicil atau kita mulai di tahun 2025 dengan mensertifikatkan para tenaga-tenaga posyandu itu,” ujar Halim.

Ia menambahkan, petugas posyandu yang menjalankan layanan kesehatan promotif dan preventif wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi. “Artinya para petugas posyandu ini menjalankan dua fungsi layanan kesehatan promotif dan preventif. Itu pun harus didiklat dan disertifikasi yang jumlahnya mencapai 50 persen posyandu dan sisanya menyusul,” tambahnya.

Halim menjelaskan secara administrasi pemerintahan, pelaksanaan visi dan misi kepala daerah pada prinsipnya baru dimulai pada 2026. Meski begitu, sejumlah program unggulan telah mulai dicicil pada 2025. Memasuki 2026, realisasi 13 program prioritas Halim–Aris menghadapi tantangan, terutama penurunan kapasitas fiskal akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan talut di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, yang proyeksi anggarannya turun dari rencana sekitar Rp150 miliar, meski masih lebih tinggi dibandingkan 2025.

“Namun kita tetap optimistis karena Pemkab Bantul diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mengajukan Inpres Jalan Daerah atau IJD. Jadi DAK dinolkan oleh pemerintah pusat namun masih bisa mengajukan pembangunan jalan dengan IJD,” tandasnya.

Ia menyebut, meskipun alokasi APBD 2026 belum sesuai harapan, kebutuhan pembangunan jalan diharapkan dapat ditutup melalui skema Inpres Jalan Daerah. Program tersebut dikerjakan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum tanpa melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Mudah-mudahan dengan adanya IJD tersebut nantinya anggaran infrastruktur bisa mencapai Rp150 miliar,” tuturnya.

Halim juga mengakui efisiensi anggaran memicu kritik warga terkait kerusakan jalan yang belum tertangani. Kritik itu bahkan disuarakan melalui media sosial dengan istilah “jeglongan sewu”, yakni menanam pohon pisang di jalan rusak sebagai bentuk protes.

“Ya itu kritikan, masukan masyarakat Bantul kepada kita, tentu akan kita tindak lanjuti,” ungkapnya.

Terkait angka kemiskinan, Halim menyebut Pemkab Bantul menargetkan penurunan kemiskinan hingga di bawah dua digit pada 2026. Target tersebut dinilai cukup menantang, mengingat sebelum Badan Pusat Statistik merilis data terbaru, tingkat kemiskinan di Bantul masih berada di angka 11,6 persen. Artinya, untuk menembus di bawah 10 persen, diperlukan penurunan sekitar 1,6 persen dalam satu tahun.

“Yang terjadi selama ini penurunan angka kemiskinan dalam kisaran 0,4 persen, 0,6 persen dan penurunan kemiskinan sebesar lebih dari satu persen setelah pandemi COVID-19 meski saat pandemi COVID-19 mengalami kenaikan,” terangnya.

Terkait Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Halim menyampaikan capaian UHC di Bantul saat ini telah mencapai 99 persen. Namun, upaya mengejar satu persen tersisa dinilai tidak mudah. Pasalnya, kelompok warga yang belum memiliki jaminan kesehatan berada di atas desil lima, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dan wajib membayar iuran secara mandiri melalui BPJS Kesehatan.

“Jadi kita telusuri ada masyarakat yang masuk kelompok di atas desil lima ini yang tidak memiliki BPJS. Kalau mereka kita bantu dengan BPJS PBI tidak layak karena tidak miskin. Nah pekerjaan rumah kita ini mengejar yang satu persen ini memiliki jaminan kesehatan,” tutupnya.