Kepercayaan Publik terhadap Jokowi Merosot, Ini Respons Ma'ruf Amin
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Universitas Alma Ata, Bantul, DIY, Senin (24/10/2022). (IDN Times/Tunggul Damarjati)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Hasil survei Litbang Kompas termutakhir menunjukkan rendahnya kepercayaan publik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam aspek penegakan hukum serta ekonomi.
Ma'ruf Amin berharap, rendahnya kepercayaan publik pada dua aspek yang diyakininya terjadi karena kasus tertentu ini tak akan berlarut-larut.
"Ya saya pikir memang, saya berharap penurunan persepsi ini karena sifat sementara karena adanya kasus-kasus tertentu," kata Ma'ruf di Universitas Alma Ata, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (24/10/2022).
1. Tegakkan hukum, pulihkan kepercayaan
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Universitas Alma Ata, Bantul, DIY, Senin (24/10/2022). (IDN Times/Tunggul Damarjati)Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum turun hingga menyentuh angka 51,5 persen berdasarkan survei periode Oktober 2022. Atau mengalami penurunan terdalam dari 57,5 persen pada Juni 2022 lalu.
Turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap instansi-instansi terkait penegakan hukum membarengi penurunan pada aspek penegakan hukum pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Polri semisal, turun 17,2 persen menjadi 49 persen dan Mahkamah Agung (MA) turun 10,2 persen menjadi 52 persen.
Dengan hasil survei ini, Ma'ruf meminta agar kasus-kasus yang menjadi pemicu penurunan kepercayaan masyarakat itu agar bisa lekas dituntaskan.
"Penegakan hukum dilakukan, kemudian juga dilakukan reformasi di dalam. Sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali. Saya kira itu soal waktu," kata Ma'ruf.
"Saya berharap bahwa justru ini yang nantinya membawa persepsi masyarakat kembali jadi lebih baik lagi. Karena kita tidak menutupi, karena kita tidak melindungi. Tapi kita menuntaskan hal-hal di mana terjadi penyimpangan, sehingga ke depan akan jadi lebih baik lagi," sambungnya.
Baca Juga: KSAD Dudung Ajak TNI Perkuat Ketahanan Pangan
2. Inflasi buntut krisis global
Ilustrasi Inflasi. IDN Times/Arief RahmatSedangkan kepuasan publik pada aspek lain, seperti ekonomi berada di angka 50,8 persen. Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam mengendalikan harga barang disorot dalam hal ini.
"Tentang inflasi, saya pikir itu karena pengaruh global. Itu kira-kira mulai terjadi inflasi pada Bulan Juni ya," ucapnya.
Ma'ruf mengklaim semua negara di dunia terpengaruh oleh krisis global. Meski, menurutnya kini sudah mulai lebih terkendali.
Adapun menurutnya Indonesia termasuk ke dalam kategori negara dengan tingkatan inflasi yang rendah. Hanya pada kisaran 4,9 persen hingga 5 persen saat negara-negara lain bisa mencapai 7-9 persen.
"Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita paling bagus dan dianggap negara yang pertumbuhan ekonominya cukup baik," pungkasnya.
3. Turun 5 persen
Presiden Jokowi rapat dengan sejumlah pemimpin lembaga (dok. Sekretariat Presiden)Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf secara keseluruhan adalah 62,1 persen pada periode Oktober 2022. Angka ini turun 5 persen dibanding survei Juni 2022 atau turun 11,8 persen dibanding survei awal tahun ini.
Adapun survei yang dilakukan Kompas meliputi empat aspek. Antara lain, politik dan keamanan, penegakan hukum, perekonomian, dan kesejahteraan sosial.
Survei dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap 1.200 responden pada 24 September-7 Oktober 2022. Metode yang dipakai adalah pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,8 persen.
Baca Juga: Menaker Klaim Jumlah Pengangguran di Indonesia Makin Turun
