Pakar UGM: Pemerintah Harus Belajar Tangani COVID-19 dari Hong Kong
Prof Erwan Agus Purwanto. Dok: fisipol.ugm.ac.id
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Erwan Agus Purwanto menilai pemerintah Indonesia mengalami keterlambatan dalam merespons COVID-19. Dia menyebutkan, dari awal semestinya pemerintah belajar dari kasus virus corona sebelumnya, seperti SARS maupun MERS.
Erwan menjelaskan, sebenarnya pemerintah memiliki jeda waktu untuk mempersiapkan penanganan yang memadai sejak kasus pertama COVID-19 muncul di Wuhan pada Desember 2019.
Baca Juga: LBH Yogyakarta: Alihkan Dana Proyek Strategis Nasional untuk COVID-19
1. Pandemi COVID-19 termasuk bentuk bencana baru
Warga menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona saat melihat lowongan pekerjaan di West Coast New Area di Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok, pada 8 April 2020. ANTARA FOTO/China Daily via REUTERSErwan mengatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan bentuk bencana baru, yang mana belum ada preseden guna menangani krisis ini sebelumnya. Meski begitu, Indonesia harus belajar dengan cepat dalam menangani wabah COVID-19 di tanah air.
“Dalam kondisi ini pemerintah perlu jadi fast learner,” terangnya pada Jumat (10/4).
2. Semestinya belajar dari beberapa negara yang sukses tangani COVID-19
Seorang pengemudi diperiksa uji COVID-19 pada klinik 'drive-thru’ di Seoul, Korea Selatan, pada 3 Maret 2020. ANTARA FOTO/Yonhap via REUTERSMenurut Erwan, dalam melakukan penanganan terhadap COVID-19, pemerintah dapat belajar dari sejumlah negara yang dinilai berhasil dalam mengendalikan penyebaran wabah COVID-19. Seperti halnya belajar dari penanganan yang dilakukan Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan.
“Ada semacam best practice dari negara-negara yang dianggap sukses dalam menangani virus corona,” katanya.
3. Kebijakan mudik masih dianggap setengah hati
IDN Times/Holy KartikaErwan menjelaskan, kebijakan untuk sekadar memberi imbauan agar masyarakat tidak mudik masih dianggap setengah hati. Dia menilai ada dua hal yang masih menjadi pertimbangan pemerintah, di mana di satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan warga negaranya dari wabah COVID-19. Di sisi lain, pemerintah juga ingin menyelamatkan perekonomian masyarakat.
“Kalau lockdown implikasinya itu sangat luar biasa, ekonomi bisa kolaps. Karenanya, pemerintah berikan koridor bagaimana bisa tetap selamat dengan pembatasan sosial, namun masih memberi ruang gerak bagi masyarakat," ungkapnya.
4. Sudah terlihat serius menangani pandemi COVID-19
Penyemprotan disinfektan pada APD yang baru tiba di Lanud Dhomber Balikpapan (IDN Times/Hilmansyah)Terlepas dari hal tersebut, Erwan menilai saat ini pemerintah sudah terlihat serius dalam menangani pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan dan peraturan dikeluarkan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas.
Kebijakan tersebut di antaranya, pengalokasian anggaran dana kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan APD, reagen, ventilator, pengadaan tes kit berskala besar, serta peralatan kesehatan lainnya, membentuk jejaring pengaman sosial (social safety net) bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan rutin, maupun penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Pemerintah sudah terlihat meningkatkan upaya menangani pandemi ini. Terakhir mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 dengan berbagai kebijakan turunannya termasuk PSBB yang lebih luas,” paparnya.
Baca Juga: Hore, Tiga Pasien Lagi di DIY yang Sembuh dari Corona
