Mahfud MD: Berdemokrasi dan Menegakkan Hukum Perlu Kesabaran
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (MenkoPolhukam RI), Mohammad Mahfud MD. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI), Mohammad Mahfud MD, menyebut berdemokrasi perlu kesabaran. Termasuk dalam penegakan hukum di Indonesia perlu adanya kesabaran.
Mahfud MD seusai memberikan kuliah umum 'Capaian Hukum dan Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia' mengatakan bahwa kuliah umum ini juga untuk membangun kesadaran bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi dan berdemokrasi itu perlu kesabaran.
"Kenapa? karena demokrasi itu harus mendengarkan semua orang dan prosedur-prosedurnya kita percayakan kepada lembaga-lembaga politik itu," kata Mahfud, di University Club Hotel UGM, Jumat (6/10/2023).
1. Demokrasi diklaim mengalami perbaikan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (MenkoPolhukam RI), Mohammad Mahfud MD (kiri). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo).Mahfud mengatakan lembaga politik dan parpol yang sekarang ini adalah lembaga-lembaga yang secara legal itu mempunyai kewenangan untuk menentukan. "Tinggal kita perbaiki bersama-sama beri masukan agar semakin lama semakin baik," ujar Mahfud.
Dinilai Mahfud Indonesia sebagai negara demokrasi dari waktu ke waktu semakin maju. "Bahwa kita bisa mengkritik kekurangan, membuat daftar kekurangan, karena kita sudah maju sehingga tahu cara merumuskan kekurangan," kata Mahfud.
2. Penegakan hukum juga perlu kesabaran
ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Mahfud menyebut untuk penegakan hukum juga perlu kesabaran. Dalam penegakan hukum disebutnya perlu adanya ketelitian.
"Karena begini, orang menegakkan hukum itu harus teliti dan ikut aturan. Sedangkan orang melanggar hukum itu bisa dilakukan sesaat," ujar Mahfud.
Baca Juga: Kabar Pimpinan KPK Ketemu Tahanan, PUKAT UGM: Pelanggaran Pidana
3. Hukum teman dari demokrasi
Ilustrasi demo. IDN Times/Mardya ShaktiMahfud memberi gambaran, di mana orang membunuh orang bisa dilakukan dalam lima menit. Orang korupsi bisa dilakukan lima menit, tetapi untuk menegakkan hukum untuk menangkap koruptor untuk menangkap orang bunuh orang itu perlu kehati-hatian agar tidak salah sasaran.
"Tetapi tetap hukum itu adalah teman dari demokrasi. Demokrasi harus diimbangi oleh hukum, demokrasi dan nomokrasi itu dua saudara kembar," kata Mahfud.
Baca Juga: Berkas Kasus Eks Kadispertaru DIY Belum Lengkap, 6 Notaris Diperiksa
