Dinobatkan Gelar Pahlawan Nasional, Ini Riwayat Hidup Paku Alam VIII

2. Pendudukan Jepang dan bergabungnya Pakualam dengan Kesultanan

Kepemimpinan Paku Alam VIII yang terberat bukanlah semasa pendudukan Belanda, melainkan saat Jepang datang. Awalnya manis, Jepang justru mengandalkan strategi adu domba antara Pakualaman dengan Kesultanan. Jepang juga banyak mengirim orang untuk menghasut agar memisahkan diri dari Kesultanan.

K.P.H. Indrokusumo yang tak lain adalah putra bungsu Paku Alam VIII yang pernah mendengar langsung cerita dari sang ayah, bahwa adanya dukungan dari G.K.B.R.A.A. Paku Alam VII atau ibunda Paku Alam VIII untuk bersatu dengan Sultan Hamengku Buwono IX. Sebagai anak yang berbakti, Paku Alam VIII menyampaikan niatnya kepada Sultan Hamengku Buwono IX agar Pakualaman dan Kesultanan bersatu. Terlebih Pakualaman dan Kesultanan berasal dari induk yang sama sehingga tak selayaknya perlu bercerai berai.

Sejak saat itu secara de facto Daerah Istimewa Yogyakarta terbentuk dengan penggabungan wilayah antara Kadipaten Pakualaman dan Kesultana Yogyakarta. Dan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VII memimpin wilayah tersebut secara bersama-sama.

3. Berdiri di belakang Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta

Delapan tahun setelah Paku Alam VIII dilantik, ia kembali diuji. Pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan dari penjajah, ia menyatakan memberikan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Selang dua hari setelah pembacaan proklamasi, bersama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan siap berdiri di belakang Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden melalui pesan telegram.

Sambutan baik diberikan oleh Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia hingga diwujudkan dalam Piagam Penetapan tentang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah bagian Negara Republik Indonesia.

Walau begitu, piagam itu baru diserahkan Menteri Negara Sartono dan A.A. Maramis pada 6 September 1945 atau satu hari sesudah K.G.P.A.A. Paku Alam VIII dan Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan Amanat 5 September. Amanat tersebut berisi pernyataan bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa Negara Republik Indonesia dan urusan pemerintahan serta kekuasaan Iainya masing-masing dipegang oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan K.G.P.A.A. Paku Alam VIII.

4. Ibu kota Indonesia berpindah ke Yogyakarta

Saat sekutu kembali menyerang Jakarta sebagai ibu kota, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan kurir ke Jakarta untuk meminta agar sementara waktu ibu kota NKRI dipindahkan ke Kota Yogyakarta. Tawaran tersebut disambut baik, sehingga pada 4 Januari 1946, ibu kota Negara Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.

Mengendarai kereta api, presiden dan wakil presiden dengan selamat sampai ke Yogyakarta dan menginap di Parangkarso Kadipaten Pakualaman yang dinilai lebih aman dari pantauan mata-mata Belanda. Semenjak itu, bersama Sultan Hambengku Buwono IX, Paku Alam VII berusaha menggerakkan roda pemerintahan Indonesia di Yogyakarta, bahkan mengeluarkan harta kerajaan demi membantu bangsa.