Ini Kendala Anggota Gapensi Kota Yogyakarta untuk Menangkan Lelang
Haryanto Ketua BPC Gapensi Kota Yogyakarta (kanan). IDN Times/Daruwaskita
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Yogyakarta, IDN Times - Haryanto resmi terpilih menjadi Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Yogyakarta periode 2019-2021. Ia dilantik dalam Musyawarah cabang BPC Gapensi Kota Yogyakarta yang berlangsung pada Kamis (28/11) yang lalu.
Tugas berat menanti kepengurusan BPC Gapensi Kota Yogyakarta. Mulai dari melengkapi persyaratan yang semakin ketat ketika berkompetisi dalam lelang pengadaan infrastruktur, hingga menciptakan anggota Gapensi yang lebih mandiri dan tangguh sehingga dalam meraih suatu pekerjaan tidak akan saling "bunuh" antarsesama anggota Gapensi.
Baca Juga: Risih Diawasi Gapensi Sepakat Rencana Pembubaran TP4D
1. LPSE Kota Yogya sangat transparan, rekanan yang paling siap segalanya akan memenangkan lelang
Ilustrasi LPSE Pemprov SulselKetua BPC Gapensi Kota Yogyakarta, Haryanto mengatakan dalam era industri 4.0 banyak tuntutan yang harus dipenuhi oleh para kontraktor atau rekanan dalam memenangkan tender. Hal ini mengingat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat diakses oleh semua rekanan sehingga tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Rekanan pun tak bisa main mata dengan petugas Unit Layanan Pengadaan.
"Siapa rekanan yang paling siap dan paling lengkap dalam memenuhi persyaratan lelang maka dialah yang akan menjadi pemenang lelang," ujarnya, Sabtu (30/11).
2. Anggota Gapensi Kota Yogyakarta terkendala sertifikasi K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan
ANTARA FOTO/Raisan Al FarisiKendala yang dihadapi oleh anggota Gapensi Kota Yogyakarta adalah persyaratan atau sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian Tenaga Kerja. Haryanto mengakui untuk mendapatkan sertifikasi tersebut biayanya tak murah, padahal kebanyakan anggota Gapensi Kota Yogyakarta merupakan perusahaan kecil atau sedang.
"Banyak anggota Gapensi yang menang dalam lelang namun karena tak punya sertifikasi K3 dari Kementerian Tenaga Kerja untuk nilai lelang Rp2,5 miliar hingga Rp10 miliar maka gagal mendapatkan proyek," ungkapnya.
Karena banyak yang belum memiliki K3 atau penggantinya yaitu ISO 45001 yang ketika mencari ISO 45001 harus mengeluarkan biaya Rp20 juta dan hanya berlaku 2 tahun, maka anggota Gapensi Kota Yogyakarta hanya berburu proyek yang pagu anggarannya di bawah Rp 2,5 miliar yang persyaratan K3-nya masih diperoleh dari Disnaker setempat.
"Ketika hanya bersaing pada lelang yang nilai proyeknya hanya di bawah Rp 2,5 miliar maka banyak rekanan atau kontraktor yang menawar lelangan turunya hampir 25 persen dari pagu anggaran sehingga untung hanya sedikit. Cukup untuk memberi upah tenaga dan tukang saja," tuturnya.
3. Berharap kontraktor besar bisa menggandeng anggota Gapensi Kota Yogyakarta
Ilustrasi kontraktor besar yang sedang mengerjakan proyek. Pexels/pixabay.comDi bawah kepengurusan dirinya, Haryanto mengaku akan terus menjalin komunikasi dengan mitra seperti Pemkot Yogyakarta dengan Organisasi Perangkat Daerahnya, kontraktor yang sudah besar sehingga nantinya ada komunikasi yang saling menguntungkan dan semuanya bisa mendapatkan pekerjaan.
"Saling menguntungkan, dalam hal ini bukan main mata, namun jika kontraktor besar mendapatkan lelang pekerjaan yang besar juga melibatkan anggota Gapensi yang bisa menjadi sub kontraktor sehingga bisa saling mendukung," ungkapnya.
4. Anggota Gapensi Kota Yogyakarta harus bekerja profesional
Sekretaris PBC Gapensi Kota Yogyakarta, Sulistyo (kiri). IDN Times/DaruwaskitaSementara Sekretaris PBC Gapensi Kota Yogyakarta, Sulistyo mengatakan yang sangat ditekankan dalam kepengurusan BPC Gapensi periode 2019-2020 adalah para rekanan ini jika mendapatkan lelang proyek maka dalam pengerjaan proyek sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan karena saat ini banyak yang mengawasi mulai dari BPK dan masyarakat.
"Semua sekarang terbuka, kerjaan salah dikit saja langsung nongol di media sosial. Jadi kita berusaha agar anggota Gapensi Kota Yogyakarta dalam bekerja harus mandiri, profesional, tangguh dan unggul jika tidak mau terpuruk sendiri," katanya.
Baca Juga: Kejati DIY: Kasus OTT Jaksa Kejari Yogyakarta Tak Terkait dengan TP4D
