Wisatawan Makin Gemar Microtourism, Ini Saran Pakar UGM

Di sisi lain, Yusuf mengingatkan pentingnya mitigasi bencana di setiap destinasi wisata. Menurutnya, pengelola perlu memiliki roadmap mitigasi yang mencakup tiga hal utama, yakni pemetaan potensi bencana, pemanfaatan sumber daya sebagai modal dalam merespons bencana, serta langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.

Selain itu, ia menyoroti persoalan penumpukan wisatawan yang kerap muncul pada akhir pekan. Yusuf mendorong pengembangan weekdays tourism melalui konsep health and wellness tourism sebagai upaya mengurai kepadatan pengunjung. Ia menilai peluang pengembangan wisata di hari kerja masih terbuka luas dan dapat mengurangi beban infrastruktur sekaligus menekan penumpukan wisatawan pada akhir pekan.

“Sasarannya adalah segmen pengusaha, pensiunan, hingga pekerja remote yang tidak terikat jam kantor,” jelasnya.

Yusuf turut melontarkan kritik terhadap wacana subsidi tiket pesawat. Menurutnya, kebijakan tersebut lebih bersifat promosi dan tidak menyentuh persoalan utama mahalnya biaya penerbangan. Ia menilai tingginya harga tiket membuat masyarakat berpikir ulang untuk berwisata jarak jauh.

“Orang jadi berpikir dua kali untuk berwisata jauh itu karena harga tiket pesawat tinggi. Gagasan subsidi tiket hanyalah bahasa pemasaran. Lebih tepat jika ditempuh melalui prosedur penurunan pajak suku cadang pesawat dan maskapai bandara juga harga avtur,” tuturnya.

Selain itu, Yusuf juga mengkritisi konsep work from mall (WFM) yang dianggap kurang relevan. Ia justru mendorong pengembangan kerja dari destinasi wisata sebagai alternatif yang lebih berpihak pada masyarakat.

“Ketimbang kita menghidupkan kapitalis, mari kita coba berpihak kepada masyarakat rentan melalui desa wisata yang dikelola masyarakat,” ujarnya.

Terakhir, Yusuf menegaskan pentingnya pariwisata yang inklusif, mengingat kebutuhan rekreasi dan healing merupakan hak seluruh lapisan masyarakat. Ia mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah dalam menyediakan ruang publik gratis hingga tingkat kecamatan, namun mengingatkan pentingnya pengelolaan yang profesional.

“Pariwisata inklusif sejatinya harus mampu menarik minat masyarakat luas, termasuk dari luar daerah. Tentunya dengan memegang teguh prinsip pengelolaan yang baik dan aspek keselamatan bencana,” pungkasnya.