Yogyakarta, IDN Times - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan mulai membuka kemungkinan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pernyataan ini didasari masih banyaknya warga yang tidak disiplin dan masih saja berkeliaran keluar rumah di saat potensi penularan virus COVID-19 mengintai.
Sultan menyayangkan maraknya warga yang abai akan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Tak cuma berkegiatan di luar rumah, berkerumun malah.
Guna menertibkannya, Sultan mempertimbangkan penetapan status PSBB dengan melihat perkembangan klaster penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Sejauh ini kelompok penularan yang ada antara lain, Klaster Jamaah Tabligh di Sleman dan Gunungkidul, klaster Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), dan klaster Indogrosir.
"Kalau memang kita anggap dengan klaster-klaster itu positifnya (pasien COVID-19) dominan, mungkin kita lakukan PSBB biar lebih menertibkan mereka yang tidak disiplin ini," kata Sultan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (15/5).
Meski begitu, Sultan menilai PSBB bukan jaminan penyelesaian terhadap corona. Bukan dengan cara yang lebih rumit, justru menurutnya solusinya cukup sederhana. Yakni, soal bagaimana masyarakat itu mematuhi protokol pencegahan penularan virus.
"Kita PSBB atau tidak, kalau mereka patuh, disiplin mengendalikan diri tinggal di rumah ya sebetulnya selesai kok masalahnya. Tidak berkerumun dan sebagainya," ujar Sultan.
Ngarsa Dalem mengatakan, bagaimanapun sejauh ini pihaknya masih memilih langkah persuasif untuk membubarkan kerumunan warga. Didahului cara edukatif untuk mendisiplinkan terlebih dahulu.
"Tapi kesulitan kita sama-sama (warga) menahan diri untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting, itu kok sepertinya rekoso karena dirinya sendiri tak mampu mendisiplinkan diri. Kita bisanya hanya mencoba untuk tetap berdialog dengan warga untuk mematuhi protokol kesehatan itu," keluhnya.
Dirinya pun masih berharap kesadaran masyarakat soal disiplin diri itu nanti bisa timbul. Contohnya munculnya kesadaran itu sebenarnya sudah ada. Seperti bagaimana warga menyaring pendatang masuk ke lingkungan masing-masing dengan menerapkan akses satu pintu.
Inisiatif macam itu diapresiasi oleh Sultan. "Masyarakat itu bukan hanya jadi pelaksana dan korban kebijakan. Tapi, juga membangun kesadaran di mana masyarakat itu tidak sekedar jadi objek pemerintah daerah, tapi subjek dalam proses," tutup Sultan.