Wali Kota Yogyakarta Janji PKL Malioboro Tetap Dapatkan Konsumen

Menurut Haryadi, setelah PKL ditata di lokasi yang baru maka tugas pemda bertanggung jawab untuk menciptakan pasar bagi PKL.

“Tidak ada maksud membuat sepi. Lokasi penempatan justru bisa menjadi sentra-sentra baru. Jadi pasar baru,” katanya. Ia berharap pedagang bisa memahami rencana tersebut.

Sedangkan untuk kepastian waktu relokasi, Haryadi menyebut belum menetapkan secara pasti tetapi akan memastikan kondisi lokasi penempatan layak untuk digunakan.

“Saya belum bilang kapan akan direlokasi. Akan dilihat dulu lokasi penempatan. Apakah layak atau belum,” katanya.

Sementara itu Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan Umum Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutedjo mengatakan penataan PKL Malioboro merupakan bagian penguatan ekonomi untuk PKL. 

Penataan ini merupakan desain penataan ekonomi sekaligus penguatan daya dukung Malioboro. PKL tetap dipertahankan namun ditempatkan di lokasi baru di kawasan Malioboro.

“Jika sebelumnya keberadaan mereka adalah informal karena menjadi bagian kepemilikan toko, maka dengan berada di lokasi baru status mereka menjadi formal. Jadi, kebijakan penataan ini justru memberikan status yang lebih kuat bagi PKL,” katanya.

Sebelumnya PKL Malioboro berharap agar pemerintah daerah (pemda) dapat menunda rencana relokasi atau penataan selama 1 hingga 3 tahun, karena saat ini pedagang masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.

Hari ini, ratusan PKL Malioboro menyampaikan sejumlah permasalahan relokasi kepada anggota dewan Kota Yogyakarta. Ketua Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiatmoko menyatakan dewan akan membentuk pansus serta merencanakan pertemuan. DPRD akan bertugas menjadi mediator yang akan menjembatani komunikasi antara pedagang atau perwakilan PKL dengan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya kepala daerah dan instansi teknis yang terlibat langsung dalam rencana relokasi tersebut.