UNESCO Dorong Inklusivitas Gender di Perfilman Asia Tenggara

Sebagai Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mempromosikan keberagaman ekspresi budaya untuk pembangunan berkelanjutan, UNESCO, melalui lokakarya ini, mendorong kolaborasi di antara dewan film, pembuat film, dan pemangku kepentingan industri film di Asia Tenggara. Kegiatan juga untuk memastikan inklusivitas dan keterwakilan di dunia perfilman baik di dalam layar maupun di balik layar. 

"Indonesia berada di garis depan dalam hal merefleksikan bagaimana mengintegrasikan suara-suara yang kurang terwakili di sektor audio-visual. Pada saat yang sama, perempuan kurang terwakili dalam peran pengambilan keputusan kreatif dalam industri film. Prosentase keterwakilan perempuan dalam sektor ini meliputi 20 persen untuk kategori penulis naskah, 19 persen untuk kategori produser, dan 7 persen untuk kategori sutradara," kata Chief of the Diversity of Cultural Expressions Entity di UNESCO, Toussaint Tiendrebeogo, merujuk pada Studi KAFEIN 2020, dalam rilisnya.

Dalam lokakarya ini para peserta membahas tantangan, peluang, dan pencapaian dalam memastikan konten film inklusif di wilayah tersebut. Agenda ini juga mencakup diskusi tentang alat dan strategi, mulai dari kurikulum sekolah film inklusif hingga manajemen kru dan pencari bakat, serta aksesibilitas dan keterlibatan penyandang difabel. 

"Proyek ini telah membuat langkah penting dalam mempromosikan inklusivitas, kesetaraan, dan keberagaman dalam industri film Asia Tenggara dan sekitarnya. UNESCO bangga menjadi tuan rumah bersama dalam lokakarya ini, dan berkomitmen untuk menjalin ikatan sinematik di kawasan ini dan menciptakan platform untuk pertukaran praktik-praktik dan pengalaman yang baik," kata Direktur and Representatif UNESCO Office in Jakarta, Maki Katsuno Hayashikawa.

Kepala Penelitian dan Pengembangan, Badan Perfilman Indonesia (BPI), Tito Imanda mengatakan pedoman dan Silabus Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk sekolah film dan profesional film Indonesia telah dikembangkan dan diuji melalui serangkaian lokakarya pada tahun 2022. Modul yang dihasilkan menawarkan berbagai ide yang bisa diterapkan dalam pendidikan formal para profesional film di masa depan.

"Hal ini bertujuan menumbuhkan pembuat film yang sadar dan responsif terhadap ketidaksetaraan gender, sehingga mereka dapat memprioritaskan inklusi sosial dalam pekerjaan mereka untuk mendorong industri film yang beragam," kata Tito.

Sutradara Film dari Vietnam, Trinh Dinh Le Minh mengatakan film-film pendek yang diproduksi akan bisa menjangkau lebih jauh lagi jika dalam pembuatan proyek-proyeknya diberikan kesempatan dan bimbingan lebih banyak serta mendapatkan akses pendanaan yang cukup.

Program UNESCO yang dilakukan di Indonesia, Thailand, dan Vietnam ini juga mencakup pembuatan panduan Kesetaraan Gender dan Inklusivitas Sosial (GESI) untuk sekolah film dan lokakarya film yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap industri audiovisual yang berkelanjutan di wilayah ini. Program ini juga menggunakan jaringan dan platform yang ada untuk memperkuat industri film di Asia Tenggara dengan membangun kapasitas pembuat film, pendidik film serta cendekiawan, dan pembuat kebijakan film untuk kesetaraan gender yang lebih sensitif dan kesadaran inklusi sosial di bioskop.