UGM Minta Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Aksi Demonstrasi: Merugikan Rakyat

Arie menilai pemerintah tidak bisa tinggal diam menghadapi situasi ini. Menurutnya, langkah represif yang selama ini muncul justru memperparah ketegangan dan memperlebar jurang ketidakpercayaan.

Ia menegaskan negara harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar retorika. Selain itu, Arie menekankan bahwa mendengarkan aspirasi masyarakat dengan tulus adalah bentuk tanggung jawab negara. “Pemerintah harus segera merespons dengan langkah-langkah konkret, minimal mengurangi tindakan represif karena itu membahayakan rakyat,” tuturnya.

Arie juga menyoroti faktor akumulasi persoalan ekonomi, pengangguran, hingga kebijakan anggaran yang kontroversial sebagai pemicu meningkatnya eskalasi massa. Ia menjelaskan berbagai masalah struktural tersebut telah lama menekan masyarakat, dan kini meledak dalam bentuk aksi-aksi besar.

Pemerintah, menurutnya, harus berani melakukan reformasi kebijakan agar kepercayaan rakyat bisa dipulihkan. Ia menegaskan bahwa suara kritis dari masyarakat harus dipandang sebagai masukan, bukan ancaman. “Mari kita hentikan kekerasan, tapi sikap kritis dan aksi tetap harus disuarakan agar pemerintah segera melakukan perbaikan,” pungkas Arie.

Diketahui Sivitas UGM mengeluarkan seruan moral sebagai bentuk kepedulian sivitas terhadap kondisi bangsa yang kian memprihatinkan. Seruan tersebut hadir di tengah kondisi sosial politik yang rentan memicu konflik dan menambah penderitaan masyarakat. “Kami menyampaikan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam rangkaian aksi massa, dan mengimbau semua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan dan anarkisme demi menjaga nilai kemanusiaan dan kemartabatan,” ujar Rektor UGM, Prof. Ova Emilia.

Rektor UGM menegaskan kampus mendukung sepenuhnya gerakan damai dan nonkekerasan yang dilakukan masyarakat dalam menyuarakan tuntutan perbaikan. Ia menilai, jalan kekerasan hanya akan memperpanjang luka sosial, sementara jalan damai dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Menurutnya, tuntutan ini harus dijawab dengan kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

“UGM mendukung gerakan damai atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dalam seruan moral, UGM juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi serta membatalkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak adil, memperlebar kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, dan hanya menguntungkan kelompok elit politik maupun oligarki. Hal itu, menurutnya, menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa yang berlandaskan keadilan dan demokrasi. “UGM mengingatkan Pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan mengancam keberlangsungan demokrasi,” paparnya.

Kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa UGM, mengajak untuk terus berperan aktif mengawal kondisi bangsa dengan cara konstruktif. Rektor menilai, mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keadilan sekaligus menjaga keselamatan diri.

“UGM mendorong mahasiswa untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif dan penuh kehati-hatian dalam setiap tindakan,” imbuhnya.

Rektor menutup pembacaan seruan moral dengan pesan bagi aparat penegak hukum agar lebih responsif dan akuntabel dalam mengambil langkah strategis. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam meredam konflik sosial yang tengah memanas di masyarakat. Respons cepat, adil, dan manusiawi diharapkan mampu mencegah jatuhnya korban baru. “Kami mengimbau penyelenggara negara dan pihak berwenang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara saksama agar korban tidak lagi berjatuhan dan ketertiban serta keamanan masyarakat segera pulih,” tegasnya.