Pemkot Yogyakarta Berencana Pakai KK untuk Mendata Penerima Vaksin

Agar proses vaksinasi COVID-19 juga lebih cepat

Yogyakarta, IDN Times - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menyebut pihaknya sedang merencanakan melakukan pendataan dan penerimaan vaksinasi COVID-19 berbasis Kartu Keluarga (KK).

Hal ini dilakukan dengan tujuan akselerasi proses vaksinasi.

Baca Juga: Kampus di DIY Mulai Ancang-ancang Kuliah Tatap Muka 

1. Pendataan berbasis KK

Pemkot Yogyakarta Berencana Pakai KK untuk Mendata Penerima VaksinIlustrasi Keluarga (IDN Times/Mardya Shakti)

Haryadi mengatakan, pihaknya berencana memodifikasi untuk pendataan penerimaan vaksinasi COVID-19 di wilayahnya.

"Ke depan, kami ingin lakukan modifikasi. Jadi basisnya adalah KK," kata Haryadi di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (22/3/2021).

"Misalnya, si A pegawai Pemda. Jadi bukan si B (sesama pegawai Pemda yang didata). Tetapi, si A dan keluarganya, yang entitled untuk mendapatkan vaksin. Siapa mereka? Tentunya orang yang sehat terutama usia di atas 18 tahun," kata Haryadi menambahkan.

2. Akselerasi proses vaksinasi

Pemkot Yogyakarta Berencana Pakai KK untuk Mendata Penerima VaksinPetugas menyuntikkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada tenaga kesehatan saat kegiatan vaksinasi massal dosis pertama di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (7/2/2021) (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Haryadi menuturkan, pendaftaran berbasis KK diwacanakan agar ke depan mampu memperluas sasaran sasaran dan mempercepat proses vaksinasi.

"Jadi nanti tidak si A, B, C. Jadi si A dan keluarganya, si B dan keluarganya, si C dan keluarganya. Ke depan akan kita lakukan itu. Misalnya, si A nih nanti istrinya sudah belum. Ibunya, anaknya divaksin sekalian," ungkap Haryadi.

3. Dimatangkan setelah tahapan kedua selesai

Pemkot Yogyakarta Berencana Pakai KK untuk Mendata Penerima VaksinIDN Times/Tunggul Damarjati

Namun, pendataan dan pelaksanaan vaksinasi berdasar KK ini sejauh ini baru berupa rencana.

Haryadi bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta masih perlu membahasnya usai vaksinasi tahap dua yang menyasar para petugas pelayanan publik berakhir.

"Karena, pada hakikatnya vaksinasi untuk semua warga masyarakat. Vaksinasi for all. Mohon ini dipahami. Memang kita berkejaran dengan stok vaksin. Tetapi kan pemerintah menjamin bahwa vaksinasi harus dilaksanakan," tandasnya.

Baca Juga: Vaksinasi Ribuan Lansia di UGM Selesai, Tak Ditemui KIPI Serius

Topik:

  • Paulus Risang

Berita Terkini Lainnya