TP2DD DIY Perluas Elektronifikasi Transaksi Pemda DIY
- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
- Pemda DIY telah memperluas digitalisasi belanja daerah melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) dan pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai tindak lanjut dari peraturan yang ada.
- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta, Ibrahim, menegaskan komitmen BI untuk mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pengembangan sistem pembayaran seperti QRIS
Yogyakarta, IDN Times - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar High Level Meeting (HLM) di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (16/4/2025). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi kinerja TP2DD di DIY serta merancang strategi perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah DIY.
“Transformasi digital dalam ekosistem keuangan daerah kini menjadi prioritas strategis,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Sri Sultan menyampaikan bahwa melalui kolaborasi TP2DD, pengelolaan anggaran daerah diharapkan semakin efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. “Implementasi kanal-kanal non-tunai untuk penerimaan pajak dan retribusi yang telah dijalankan bersama BPD DIY merupakan langkah maju dalam menghadirkan sistem pembayaran yang modern dan mudah diakses masyarakat. Namun, tantangan ke depan menuntut kita untuk memperkuat literasi digital agar penggunaan kanal-kanal ini dapat benar-benar optimal,” ujarnya.
1.Pemda perluas digitalisasi
Sri Sultan HB X menyampaikan bahwa Pemda DIY telah menunjukkan komitmennya dalam memperluas digitalisasi belanja daerah melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, sejak 5 Januari 2025, Pemda DIY juga telah melaksanakan pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 35 Tahun 2023.
“Kedua langkah ini mempertegas sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penguatan kapasitas fiskal lokal,” ucapnya.
Sri Sultan HB X juga memberikan apresiasi atas keberhasilan TP2DD se-DIY yang meraih berbagai penghargaan dalam Championship TP2DD Tahun 2024. Prestasi ini menunjukkan bahwa kerja keras dan sinergi yang terjalin telah membuahkan hasil yang membanggakan.
“Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tersebut, hari ini kita menyaksikan penandatanganan Komitmen Pembaruan Roadmap TP2DD se-DIY. Saya minta agar seluruh tim segera menyesuaikan roadmap-nya masing-masing dengan perkembangan terbaru dan memastikan bahwa implementasi rencana aksi dapat terdokumentasi secara sistematis sebagai acuan evaluasi ke depan,” ujarnya.
2.Capaian TP2DD DIY
Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menyampaikan laporan mengenai kegiatan TP2DD DIY dan capaian yang telah diperoleh sejak dibentuk pada 2020. Dalam hal pendapatan, TP2DD DIY bekerja sama dengan Bank BPD DIY untuk menambah jenis kanal digital untuk pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta meningkatkan realisasi PDRD melalui kanal-kanal tersebut.
Selain itu, TP2DD DIY juga telah mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 20 OPD. Ini merupakan tindak lanjut dari Roadmap TP2DD DIY 2022-2024 dan arahan Rakornas P2DD, yang telah menghasilkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatnya transaksi nontunai di DIY.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta, Ibrahim, menyampaikan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI) yang fokus pada tiga bidang utama, yakni digitalisasi penyaluran bantuan sosial, digitalisasi transportasi, dan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital. Ibrahim juga menegaskan komitmen BI untuk mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pengembangan sistem pembayaran, seperti QRIS dan KKI segmen pemerintah.
QRIS, dalam konteks ETPD, telah menjadi pengubah permainan untuk pembayaran PDRD guna mendukung peningkatan kualitas layanan masyarakat dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ibrahim juga menyampaikan bahwa Kantor Perwakilan BI DIY, melalui kampanye Jogja QRIStimewa, terus mengakselerasi adopsi QRIS di DIY. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah merchant QRIS di DIY yang kini mencapai 891 ribu, serta jumlah pengguna QRIS yang sudah mencapai 913 ribu hingga Februari 2025.
3.Perkembangan implementasi siskeudes dan launching aplikasi digdaya
Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Basuki Sriono, turut menyampaikan perkembangan implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Basuki menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan Siskeudes adalah untuk menyediakan media monitoring dan database pemerintahan desa, yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa. Ia juga mengapresiasi karena seluruh desa atau kalurahan di DIY telah terhubung dengan implementasi Siskeudes secara online.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Komitmen Pembaruan Roadmap TP2DD se-DIY oleh seluruh kepala daerah di DIY. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk mendukung perluasan digitalisasi daerah, dengan menyesuaikan kondisi terkini dan mengakomodasi arahan Rakornas P2DD. Selain itu, Gubernur DIY juga meluncurkan Aplikasi DIGDAYA (Digitalisasi Dana Desa Yogyakarta) dari Bank BPD DIY, yang telah terintegrasi dengan Siskeudes Kemendagri. Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa secara digital dan transparan.
