.jpg)
Yogyakarta, IDN - Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tinggal beberapa bulan lagi. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri, Sultan Hamengku Buwono X, mengharapkan Pemilu dan Pilpres dapat berjalan dengan aman.
"Kalau udah ada calon, ketemu sama KPU, Bawaslu, ngundang Parpol, deklarasi Pemilu aman, kan gitu," ujar Sultan, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (9/11/2023).
Sultan belum memberikan komentar lebih jauh terkait penyelenggaraan Pilpres. Ketika nanti sudah ada calon pasti yang akan berkontestasi, menurutnya bukan menjadi masalah.
"Engko wae nek kuwi (Nanti aja kalau itu). Masih lama. Wong saiki bakal calon (sekarang masih bakal calon). Nanti (kalau) sudah sah resmi, semuanya bisa diselesaikan (agar Pemilu aman)," kata Sultan.
Sebelumnya, Pemda DIY juga menggelar Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi bersama Lurah dan Pamong Kalurahan se-DIY di Monumen Jogja Kembali, Sabtu (28/10/2023) lalu. Menjelang Pemilu 2024 nanti, bisa terjadi kegaduhan di antara masyarakat untuk menonjolkan calon pilihannya masing-masing.
Di dunia nyata tersebar baliho, pamflet, spanduk, dan iklan, juga ditingkahi oleh riuhnya pidato politik. Di dunia maya, media sosial pun kerap menjadi kubangan pergunjingan sosial, seiring kemampuannya menjadi alat yang ampuh, sebagai senjata dalam pertarungan politik. Sri Sultan menyampaikan kondisi seperti ini bisa menyebabkan polarisasi dalam masyarakat.
“Dalam polarisasi, proses komunikasi semacam itu, tidak punya niat pada keinginan untuk berunding, malah cenderung menjadi etalase ego pribadi, di mana seorang amatir pun dapat bertingkah layaknya politisi atau ahli. Sudah bukan rahasia, berita di media sosial kerap dijadikan alat konfirmasi keyakinan bagi masing-masing kubu, yang terlanjur berlumur kebenaran versinya sendiri. Di era post-truth inilah, fakta bersaing dengan hoaks dan kebohongan untuk dipercaya,” ungkap Sri Sultan.
Gubernur DIY menekankan, agar masyarakat penting mewaspadai potensi bahaya dari polarisasi. Perlu ada pemahaman bersama, bahwa beda pandangan politik sah-sah saja, namun kedewasaan berpikir mutlak diperlukan. Karena, ada kekhawatiran soal keIndonesiaan, seiring lunturnya persaudaraan, dan luruhnya Indonesia sebagai rumah bersama, hanya karena kontestasi politik semata.
Pemilu Serentak 2024, tidak semata-mata digelar untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden, serta kursi-kursi dewan. Namun, selain proses pembelajaran politik untuk mendewasakan berdemokrasi, juga titik tolak awal estafet kepemimpinan menuju Indonesia yang sejahtera, berkeadilan dan bermartabat.
Untuk itu, gareget, Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi, diharapkan menjadi pemantik kohesi, yang mampu melindungi masyarakat DIY dari destruksi sosial-politik.
DIY dipercaya oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pemilu pertama Indonesia tahun 1951. Penyelenggaraan pemilu tersebut berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga melengkapi fakta keistimewaan DIY bahwa kedewasaan masyarakat DIY dalam berdemokrasi telah ditunjukkan sejak tahun 1951.
“Seiring semangat Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi, inilah tugas lurah dan pamong, yang tergabung dalam Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Nayantaka, untuk menjadi kekuatan moral; turut meredam konflik emosional; mengajak masyarakat serta memberdayakan Jagawarga, untuk menjaga pesta demokrasi dengan mengedepankan nurani, nalar, dan akal sehat,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan berharap masyarakat tidak terkotak-kotak hanya karena berbeda calon dan aspirasi. Apalagi hujat-menghujat dan bermusuhan, karena berada di pihak yang berbeda kubu dan partai. Masyarakat menginginkan kemajuan dan kemartabatan bangsa, bukan menjadikan Pemilu sekadar ajang perebutan kekuasaan semata.