Timteng Membara, Ekonom Sarankan Pemerintah RI Kencangkan Ikat Pinggang

Rimawan meyakini situasi di Timur Tengah membuat kondisi ekonomi global yang sedang dalam kontraksi akan menjadi lebih sulit. Dari sudut pandang sebuah negara yang masih suboptimal atau pendapatannya belum mencapai potensi maksimal, perlu ada tindakan untuk mengencangkan ikat pinggang.

"Pemerintah perlu mengevaluasi berbagai kebijakan yang selama ini mungkin terlalu costly," kata Rimawan saat ditemui di Balairung, UGM, Sleman, DIY, Senin (2/3/2026).

Dia berpendapat, sekarang ini bukan waktunya bagi rezim untuk menunaikan janji politik lantaran situasi yang berbeda imbas perang. Pemerintah sudah semestinya membuat kebijakan dan merealokasi anggaran dengan lebih baik. Terlebih, Rimawan melihat selama ini ada misalokasi anggaran pemerintah.

"Kita sudah lupakan itu agenda janji politik di masa lalu, seharusnya diganti karena situasinya sudah berbeda sekarang. Dengan perang sekarang itu sudah berbeda," tegas Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu.

Secara fiskal, lanjut Rimawan, penerimaan negara juga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah di sisi lain juga harus memikirkan kewajiban pengeluarannya.

"Semua orang akan paham ya kalau misalkan pemerintah menghentikan beberapa kebijakan yang selama ini mungkin membutuhkan dana yang demikian besar. Mungkin perlu dievaluasi lagi untuk melihat apakah kita akan mengerem untuk kemudian mengalokasikan dengan cara yang lebih baik," imbuhnya.

Rimawan selain itu melihat dampak ekonomi dari eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang pasti akan membayangi ialah persoalan pasokan minyak. Pemicunya, kata dia, adalah ditutupnya Selat Hormuz.

"Ya salah satunya pasti akan masalah suplai minyak yang akan terganggu," tutur Rimawan.

Soal seberapa besar dampak yang bakal ditimbulkan, semua tergantung durasi konflik dan tingkat keparahan yang terjadi. Rimawan sejauh ini belum bisa menerawangnya.

"Itu yang kita belum tahu sampai sedalam apa kemudian dampaknya ini. Tapi bagi pemerintah, ini perlu hati-hati untuk melihat berbagai kemungkinan dampak dari perang itu sendiri," ujarnya.

Bilamana pasokan minyak sampai macet, kata Rimawan, stok minyak di dalam negeri tidak bisa untuk bertahan dalam jangka waktu lama. Dia berpesan agar pemerintah berhati-hati terhadap situasi ini.

"Sependek pengetahuan saya stok kita untuk minyak itu kan tidak panjang. Kalau di kita bicara Jepang dia punya sembilan bulan kalau nggak salah, enam bulan atau sembilan bulan. Kita tidak sejauh itu. Nah ini pasti akan berdampak nantinya terhadap BBM. BBM itu kan juga ada yang disubsidi ada yang tidak disubsidi. Itu balik lagi nanti kaitannya dengan tekanan dari sudut fiskal," papar Rimawan.

Rimawan belum bisa memperkirakan sejauh mana gangguan pasokan minyak ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa di RI karena bergantung pada jenisnya yang beragam. Semisal, perang rudal antara Iran dan Israel yang berbuntut pada penutupan banyak bandara di Timur Tengah.

Kata Rimawan, penutupan itu berdampak pada operasional biro umrah. Apabila jemaah tak bisa berangkat ke Tanah Suci, maka akan merembet ke maskapai penerbangan yang mengalami penurunan tiket perjalanan.

Penerbangan komersial, tutur Rimawan, pasti ikut terdampak dari ditutupnya bandara-bandara di Timur Tengah.

"Lihat saja penerbangan sekarang. Penerbangan mana yang kemudian akan terhenti. Jadi misalkan apakah penerbangan ke Qatar masih karena kan serangannya kemarin ke Qatar, ke Uni Emirat Arab. Apakah ke Dubai itu masih lancar atau tidak dan lain sebagainya," ujarnya.

"Itu ada aspek dari penerbangan. Tapi juga ada aspeknya tentunya nanti kalau di Selat Hormuz itu ya pelayaran ya yang masuk ke sana," imbuhnya.

Rimawan menekankan, dampak yang muncul dari konflik ini pada barang dan jasa semua tergantung jenis dan suplai apa yang terdampak.

"Kita perlu lihat yang suplai apa yang akan terdampak dari perang itu sendiri dan sejauh mana kemudian perang itu sendiri akan meluas," pungkasnya.