Temui Massa Aksi, Sultan Duduk Bersila Tanggapi Tuntutan Jaga Warga hingga Upah

Menanggapi tuntutan terkait kebijakan Jaga Warga, Sultan mengatakan pihaknya akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi di masyarakat. Menurutnya, program tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan warga.

Ia menyebut masyarakat juga menghadapi berbagai persoalan, seperti peredaran narkoba dan kenakalan remaja. Meski demikian, Sultan membuka kemungkinan untuk meninjau kebijakan tersebut apabila dinilai menghambat proses demokratisasi.

"Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," ujar Sultan.

Ia menegaskan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi maupun tindak kriminal.

Terkait peristiwa demonstrasi pada 28 Oktober 2026, Sultan mengaku tidak berada di lokasi saat kejadian. Namun, ia mengetahui persoalan yang terjadi. Ia menegaskan tidak pernah menghalangi mahasiswa maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

Menurutnya, ruang demokrasi tetap terbuka. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat tidak disertai tindakan kekerasan. "Saya tidak pernah menghambat itu. Silakan, tapi jangan ada kekerasan yang terjadi," tegasnya.

Ia juga menyebut persoalan yang muncul dalam pelaksanaan aksi dapat dibicarakan bersama agar ditemukan solusi.

Mengenai tuntutan kenaikan UMR, Sultan mengaku belum mengetahui keputusan terbaru dari Menteri Ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan, penetapan upah selama ini mempertimbangkan sejumlah komponen, yakni pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi daerah, serta faktor alfa dengan rentang 0,1 hingga 0,9.

Pembahasan besaran upah juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Sultan mengatakan pemerintah daerah tidak bisa memaksakan hasil kesepakatan antara unsur-unsur tersebut.

Ia menyontohkan, apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen dan inflasi 3 persen, maka terdapat dasar kenaikan sebesar 8 persen sebelum memperhitungkan faktor alfa.

Pada penetapan tahun sebelumnya, faktor alfa yang disepakati sebesar 0,4. Namun, Pemda DIY menetapkan angka 0,8 setelah melakukan negosiasi dengan pihak pengusaha.

Meski demikian, Sultan meminta semua pihak menunggu keputusan Menteri Ketenagakerjaan karena kewenangan penetapan kebijakan tersebut berada di pemerintah pusat.

Sultan turut merespons persoalan premanisme dan kriminalisasi yang disinggung massa aksi. Ia mengaku tidak mengetahui secara persis pihak yang disebut terlibat dalam praktik premanisme. Sultan juga menegaskan tidak memiliki hubungan dengan kelompok tersebut. Namun, ia menekankan tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan oleh pihak mana pun.

Sultan juga menyinggung kawasan Malioboro yang menurutnya memiliki berbagai risiko dan persoalan di ruang publik. Ia memastikan pemerintah tidak pernah bermaksud mempersulit masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun menjalankan demokrasi.

Diketahui sebelumnya Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah di depan Kantor Gubernur DIY, Selasa (10/11/2026). Beberapa isu yang disoroti massa aksi.

Humas Aliansi Jogja Memanggil, Aghof, mengatakan kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi. Mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan yang dinilai telah berlarut-larut di DIY.

Sultan turut menjelaskan perkembangan rencana pembangunan Stadion Mandala Krida. Ia mengatakan proses perbaikan stadion sebelumnya terkendala persoalan hukum terkait kasus korupsi yang telah bergulir di pengadilan.

Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah, KPK melarang perbaikan dilakukan karena bangunan tersebut menjadi bagian dari barang bukti.

Namun, pada awal September 2026, setelah perkara dinyatakan inkrah, KPK telah memberikan pemberitahuan bahwa pembangunan dapat dilakukan.

Sultan menyebut tim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah melakukan survei terhadap kondisi stadion. Hasilnya, tribune bagian timur dinilai belum memenuhi persyaratan sehingga perlu dibangun kembali dan sebagian kemungkinan dibongkar.

Pembangunan sesuai standar FIFA baru dapat dilakukan pada 2028 karena menyesuaikan tahapan anggaran dari APBN. Meski begitu, Mandala Krida masih bisa digunakan untuk kegiatan tertentu. Hanya saja, penggunaan pada malam hari belum memungkinkan karena stadion belum dilengkapi lampu penerangan yang memadai.

"Kalau sekarang mau menggunakan Mandala Krida, boleh. Tapi kalau malam tidak bisa karena belum ada lampu," jelasnya.

Sultan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan tribun timur karena bagian tersebut akan dibongkar.