Tantangan Ekonomi Indonesia Sekarang Lebih Berat dari saat Pandemi
Intinya sih...
- Krisis ekonomi di Indonesia lebih parah dari saat pandemi, merupakan gelombang kejut pertama.
- Dampak dari dalam negeri seperti efisiensi anggaran dan luar negeri seperti tarif AS berdampak pada pelaku usaha.
- Pemerintah disarankan untuk realokasi program ke bantuan sosial atau ketenagakerjaan guna menyelamatkan perekonomian nasional.
Yogyakarta, IDN Times - Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kadin DIY) menilai sedang terjadi tantangan berat bagi perekonomian di Indonesia. Tantangan tersebut muncul dari dalam dalam negeri dan luar negeri.
“Krisis ekonomi sekarang lebih parah dari saat pandemi. Ini baru shock wave, gelombang kejut pertama,” ungkap Ketua Komtap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Kadin DIY, Timotius Apriyanto, Minggu (6/4/2025).
1.Pengaruh dari dalam dan luar negeri
Kondisi ekonomi yang ada dipengaruhi berbagai hal. Dari dalam negeri kebijakan efisiensi anggaran yang ada, memberi efek domino ke pelaku usaha. Seperti halnya dampak ke industri pariwisata, dari perhotelan hingga jasa perjalanan merasakan dampaknya.
Belum lagi dampak dari luar negeri yang terbaru. Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang memberlakukan tarif 32 persen terhadap barang ekspor Indonesia ke AS, dirasa akan memberi dampak pada pelaku usaha, hingga kemungkinan PHK.
2.Sarankan ada realokasi anggaran
Tim menyarankan agar ada realokasi program pemerintah yang kurang relevan dengan situasi saat ini. Pemerintah lebih baik mengalokasikan ke bantuan sosial atau ketenagakerjaan. Pasalnya situasi saat ini lebih parah dari kondisi saat pandemi Covid-19.
“Realokasi misal Makan Bergizi Gratis dikurangi untuk subsidi upah tenaga kerja kan lebih relevan atau bantuan sosial lainnya. Situasinya betul-betul lebih parah dari pandemic. Pandemi ada game changer vaksinasi, in ikan gak jelas sampai kapan berakhir, apa tahun depan berakhir atau lebih parah lagi,” ungkap Tim.
3.Pemerintah harus menyelamatkan perekonomian
Tim mengharapkan pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Kondisi saat ini di daerah, pemerintah daerah juga tidak berani mengambil langkah karena ada kebijakan pemerintah pusat.
“Bagaimana harus ada penyelamatan ekonomi nasional. Sense of crisis harus muncul ada kuat dari pemimpin nasional. PRnya juga harus efektif professional, jangan defensif baik-baik saja, sudah ada Danantara MBG itu gak jawab. Danantara itu bagian dari persoalan, bukan solusi. Ini serius sangat serius krisis ekonomi kita,” ujar Tim.