Tahun Ajaran Baru Dimulai, Pembelajaran Jarak Jauh Masih Sarat Kendala

Akses internet dan perangkat HP menjadi hal vital di kala pelaksanaan pembelajaran daring. Ini digunakan sebagai media berkomunikasi antara siswa dan guru, baik dalam penyampaian materi maupun penyerahan tugas untuk dikerjakan di rumah.

Namun, rupanya masih banyak siswa maupun orangtuanya yang tak memiliki ponsel. Mereka sampai menumpang HP milik tetangga.

Antara lain adalah siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Bali Mandara di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, yang diperuntukkan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin dari seluruh Provinsi Bali. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Sebelum pandemik, siswa biasanya tinggal di asrama sekolah. Namun sejak PJJ diberlakukan, seluruh siswa kembali ke rumah masing-masing. Menurut Kepala SMA Negeri Bali Mandara, Drs I Nyoman Darta MPd, masih ada yang tidak punya handphone karena merupakan siswa kurang mampu. 

Karena keterbatasan itu, tak jarang siswa yang tidak memiliki ponsel harus belajar luring (luar jaringan). Bahkan ada yang meminjam HP ke tetangga agar bisa mengikuti pembelajaran daring.

“Untuk kelas X kami berlakukan WA group. Yang tidak punya, bisa pinjam ke HP tetangganya untuk men-download materi di grup. Setelah di-download dengan bantuan tetangga, murid kemudian mengerjakan materi. Ketika meng-upload tugas, minta bantuan tetangganya lagi,” terangnya ketika dihubungi IDN Times, Minggu (12/7/2020).

Kendala serupa juga dialami oleh siswa-siswi SMP/SMA Gotong Royong di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kepala SMP Gotong Royong, Amelita Tarigan mengatakan, ada siswanya yang menjalani proses belajar sembari bekerja sampingan.

"Karena latar belakang keluarga, mereka setelah selesai sekolah lanjut bekerja di industri rumahan di sekitar rumah mereka. Karena sudah terbiasa mereka tidak merasa sulit, tugas juga lancar, tapi mungkin capek," ungkap Amelita pada 29 April 2020 lalu.

Sejumlah siswa yang memiliki keterbatasan sarana prasarana, baik gadget maupun pulsa internet, terpaksa meminjam milik teman maupun tetangga, untuk mengakses tugas mereka. 

Menurut Amelita, sekolah berusaha agar siswa tidak terbebani dengan pembelajaran secara daring, salah satunya dengan memperlonggar pengumpulan tugas, memberi tugas dengan menonton tayangan di TVRI bagi yang memiliki TV, memberikan bantuan pulsa internet, maupun memberikan opsi pengumpulan tugas secara manual ke sekolah.

"(Pulsa internet) kemarin ada bantuan dari donatur cuman kendala nomor ganti-ganti dan pinjaman. (Tugas diberikan melalui) WA grup, yang tidak punya HP manual diantar ke sekolah, bisa anaknya bisa orangtuanya," paparnya.

Selain masalah ponsel, sejumlah siswa yang tinggal di pelosok juga harus terkendala tidak adanya sinyal internet di daerah mereka. Hal ini dialami oleh murid SMA Cijaku yang berada di Kampung Pamundayang, Desa Karet Jaya, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten. Akses jaringan internet yang buruk membuat mereka harus berjalan hingga ratusan meter untuk memperoleh sinyal.

"Para siswa mencari sinyal yang bagus sampai ratusan meter dari rumah. Ya sebetulnya sama aja gak belajar di rumah kalau gitu," kata Yudi Andrianto, salah satu guru di sekolah tersebut saat dikonfirmasi pada 22 April 2020.

Tak jarang, sang guru pun mesti mendatangi rumah siswa untuk memberi materi pelajaran.

Ermawati, guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Thoriqul Huda Ranu Pani, Lumajang, Jawa Timur. Perempuan berusia 38 tahun ini harus menempuh jalan menanjak dan berkelok sejauh 30 kilometer dari rumahnya di Desa Tempuran, Senduro, Lumajang, demi menjangkau rumah para siswanya di lereng Gunung Semeru. Rupanya, orangtua siswa di Ranu Pani yang berasal dari Suku Tengger ini kurang akrab dengan aplikasi di ponsel pintar.

"Kan orangtua siswa tidak semuanya bisa menjalankan aplikasi, itu yang jadi kendala," tutur Erma saat dihubungi IDN Times, 18 April 2020 lalu.

I Nyoman Darta juga menceritakan hal serupa. Sejumlah siswanya yang tinggal di pelosok Bali tak memiliki HP, kuota, maupun akses jaringan internet. Guru-guru pun dikerahkan untuk mendatangi siswa.

"Guru-guru kami di SMAN Bali Mandara berasal dari seluruh Bali. Misalnya siswa yang belajar luring dari Tabanan, maka guru yang berasal dari Tabanan yang mengajar ke rumahnya,” jelas Darta.

Tak hanya kesulitan akibat kurangnya sarana prasarana, PJJ selama pandemik COVID-19 juga membuat anak stres. 

“Dampak secara psikis juga terjadi pada pembelajaran jarak jauh, di mana ini PJJ membuat siswa kelelahan, kurang istirahat, dan mengalami stres,” ujar Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti dalam webinar kolaborasi AJI dan UNICEF, 11 Mei 2020.

Seiring banyaknya pengaduan, KPAI pun melakukan survei terhadap siswa dan guru pada 13-21 April 2020. Responden dari survei ini adalah 246 pengadu KPAI sebagai responden utama dan 1.700 siswa sebagai responden pembanding, serta 575 guru.

Sebanyak 79,9 responden mengatakan tidak ada interaksi tanya jawab dan penjelasan materi selama proses belajar mengajar berlangsung. Interaksi hanya terjadi saat guru memberi tugas pada murid.

Para guru juga mengakui hal tersebut. Guru merasa kebingungan dalam memberikan materi seperti kegiatan tatap muka. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya akses internet murid jika harus melakukan interaksi yang berdurasi lama.

Selain itu, menumpuknya tugas membuat siswa kelelahan. Sebanyak 44,1 persen siswa mengerjakan tugas dalam waktu 1-3 jam, sedangkan 34,2 persen lainnya mengerjakan tugas selama 3-6 jam. Bahkan ada 21,6 persen siswa yang mengerjakan tugas lebih dari enam jam.

“Jadi kerjanya guru memberi tugas, tanpa interaksi, ini yang memicu anak-anak kelelahan karena tugas bertumpuk. Jadi sekolah masih bikin jam pertama sampai terakhirnya sekolah, padahal situasinya darurat,” kata Retno.

Enam peneliti millennials pendampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) dari enam kabupaten kota di Indonesia, berusaha mencari tahu dampak PJJ dan pandemik COVID-19 terhadap anak rentan.

Penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 2020 ini digawangi oleh perwakilan forum anak dari Jakarta Timur; Bengkayang dan Kubu Raya, Kalimantan Barat; Ende, Timor Tengah Selatan; dan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Peneliti dari Jakarta, Khusnul menemukan fakta pekerja anak meningkat selama PJJ. Salah satu pekerja anak yang disoroti yakni manusia Silver. Mereka yang bekerja di jalan ini rentan mengalami kekerasan fisik maupun psikis, hingga pelecehan seksual.

"Kehadiran manusia Silver membuat orang kesal, kadang melontarkan bahasa tidak baik, bahkan ada yang memukul. Saat pulang banyak orang tua marah karena tidak bawa uang. Mereka harus diberi perhatian," ucapnya dalam wawancara daring pada 8 Juli 2020 lalu.

Di Kalimantan Barat, peneliti WVI Sherly menyebutkan, tidak semua anak mendapatkan kemewahan pembelajaran jarak jauh yang teratur.

"Banyak guru yang tidak mengajar karena tidak ada fasilitas pendukung, sehingga anak-anak merasa seperti berlibur. Karena aktivitas sekolah yang tidak berjalan lagi," ujar dia.

Sementara Ivon dari Ende, mendapati adanya anak yang bekerja seharian di kebun padi selama musim panen.

"Anak-anak usia sembilan tahun ke atas itu dibayar Rp30 ribu sampai Rp50ribu per hari untuk memanen padi. Akibatnya, kegiatan belajar di rumah menjadi terabaikan," tuturnya.

Analis Kebijakan Publik WVI, Tira Maya Malino mengatakan, sekolah yang tidak aktif dan kegiatan belajar mengajar yang minim, membuat anak-anak rentan mengalihkan kesibukannya ke aktivitas lain.

"Meskipun sebagian besar anak-anak ini bekerja dengan keinginan sendiri karena tidak lagi disibukkan di sekolah, anak-anak tersebut rentan mengalami eksploitasi, hak pendidikan dan bermainnya bisa terabaikan," kata dia.

Munculnya berbagai kendala dalam pelaksanaan PJJ membuat sejumlah daerah memilih menerapkan pembelajaran tatap muka. Aceh, misalnya, menerapkan dua skema pembelajaran, yaitu tatap muka dan belajar dari rumah. Skema tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi daerah.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Zulkifli menyebutkan, dari 23 daerah kabupaten kota, ada 14 daerah yang siap menjalankan proses pembelajaran tatap muka di awal tahun ajaran baru ini.

“Kita kan ada perubahan-perubahan (kondisi pandemik), jadi kalau kita melihat kemarin itu ada sekitar 14 daerah kabupaten kota di Aceh,” ungkap Zulkifli, Minggu (12/7/2020).

Adapun ke-14 daerah tersebut, yakni mulai dari Kota Subulussalam, Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Singkil, dan Simeulue.

Sementara di Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengizinkan pembelajaran tatap muka di 8 kabupaten/kota. Kedelapan wilayah tersebut diklaim memiliki risiko penularan virus corona yang rendah.

Hal itu disampaikan oleh Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Jateng, Syamsudin Isnaeni pada 10 Juli 2020 lalu. Penetapan kedelapan daerah tersebut didasarkan pada evaluasi yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19.

Yang menarik, dari 8 wilayah yang diizinkan secara bertahap melakukan pembelajaran tatap muka, 4 di antaranya masih masuk ke dalam zona dengan risiko sedang, yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kota Surakarta, dan Kota Tegal.

SIsanya, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Klaten, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Purworejo masuk dalam zona risiko rendah. Hingga saat ini, belum terdapat daerah yang masuk dalam zona hijau di Jawa Tengah.

"Kita ini sebenarnya tidak menginginkan PJJ," kata Menteri Pendidikan dan KebudayaanNadiem Makarim dalam bincang online bertajuk "Mas Menteri Blak-blakan Soal Pendidikan Indonesia" yang ditayangkan di live YouTube di kanal Tempodotco, Sabtu (11/7/2020).

Menurut sosok yang akrab disapa Mas Menteri ini, hanya ada dua opsi yang bisa dipilih sektor pendidikan selama pandemik. "Kita gak belajar sama sekali atau kita coba-coba biar masih ada pembelajaran yang terjadi," ujarnya.

Terkait berbagai kritikan yang menghujani pelaksanaan PJJ, Nadiem mengaku setuju dengan hal itu.

"Saya 100 persen setuju dengan semua kritikan itu tapi kita tidak punya opsi yang lain saat ini," kata Nadiem.

Selain itu, ia juga meminta agar tiap instansi pendidikan mencari jalannya masing-masing selama PJJ diterapkan. "Tidak ada satu platform yang cocok untuk semua sekolah," tuturnya lagi.

Kendati demikian, ia menampik jika PJJ akan diterapkan secara permanen. Ia menegaskan bahwa sistem pembelajaran tatap muka tetap menjadi yang terbaik di Indonesia.

"Bukannya pembelajaran jarak jauh ini akan kita implementasikan kalau sudah tidak COVID lagi. Itu salah," katanya.

Nadiem menjelaskan, elemen-elemen teknologi yang digunakan selama PJJ akan tetap dipakai dalam peta jalan pendidikan Indonesia. "Hybrid model itu artinya cara interaksi guru dan siswa dengan teknologi akan lebih dinamis," terangnya.

Objektif nomor satu dari Kemendikbud, kata Mas Menteri, adalah agar anak-anak kembali ke sekolah dengan aman. Ia juga berharap agar peserta didik dapat segera kembali belajar di dalam kelas dan belajar tatap muka. Namun selama masa pandemik virus corona, PJJ menjadi jalan yang dipilih demi keselamatan, kesehatan, dan keamanan peserta didik dan guru-guru.

Untuk memastikan PJJ diterapkan secara efektif pada tahun ajaran baru, sejumlah daerah mulai berinisiatif menggodok prosedur tetap pembelajaran secara daring. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman.

Arif Haryono, Plt Kepala Disdik Sleman menjelaskan pihaknya tengah menggodok standar operational procedur (SOP) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk menghadapi new normal. Tak hanya KBM daring, tetapi juga mengatur KBM tatap muka.

Tujuannya agar pembelajaran tetap berjalan efektif walaupun dilakukan secara online maupun tatap muka secara terbatas. Dia menjelaskan, desain-desain KBM saat ini juga sedang dipersiapkan.

"Kita ingin agar pembelajaran bisa efektif. Pada saatnya nanti sesuai kebijakan akan diikuti dengan pembelajaran tatap muka," ungkapnya pada Jumat (10/7/2020).

Menurut Arif, ada sejumlah poin yang akan dimasukkan ke dalam SOP KBM daring, di antaranya pemilihan kompetensi dasar esensial yang harus disampaikan kepada siswa secara daring, pembuatan ringkasan materi pembelajaran daring, pemadatan jadwal, dalam sehari tidak lebih dari 7 jam pelajaran dan lain sebagainya.

"Per hari tidak harus penuh 7 jam pelajaran seperti hari biasa (sebelum COVID-19). Selain itu materi dibuat resume dan disampaikan ke siswa agar siswa biaa mudah melaksanakan belajar di rumah dengan poin yang harus dipelajari," terangnya. 

Sementara, untuk SOP pembelajaran tatap muka akan mengatur mengenai pembatasan siswa yang masuk ke kelas, yang mana siswa bisa bergantian masuk setiap harinya. Nantinya pada jam istirahat, guru juga diwajibkan untuk mengawasi para siswanya.

"Ketika sudah ada pembelajaran tatap muka pada waktunya nanti kita lakukan penyesuaian. Pada waktu istirahat tidak kemudian guru ikut istirahat, tapi mengawasi siswa," paparnya.

Salah satu hal yang vital dalam terlaksananya PJJ yang efektif adalah peran orangtua siswa. Oleh karena itu, orangtua juga perlu memperoleh edukasi yang tepat agar dapat menjalin kerja sama yang baik dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan PJJ.

Direktur Pendidikan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sri Wahyuningsih mengatakan, perlu ada pendampingan bagi wali murid.

"Terkait dengan bagaimana kita melakukan pendampingan dengan orang tua yang memiliki anak harus belajar dari rumah (BDR), memang sangat spesifik sekali, ini diperlukan peran pemerintah," ujarnya dalam diskusi daring yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan UNICEF pada 16 Juni 2020 lalu.

Salah satu caranya, antara lain melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK bisa berperan memberikan pendampingan kepada orangtua, khususnya bagi ibu yang mendampingi anak-anaknya selama di rumah.

"Memberikan pemahaman kenapa kita harus belajar di rumah. Kenapa kita harus bersama-sama menghadapi situasi COVID-19 ini, sehingga ini yang harus diberikan rekomendasi," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung mengatakan edukasi terkait PJJ juga bisa diperoleh orang tua dari program yang ada di TVRI.

TVRI sendiri memiliki program khusus bagi orang tua dan guru. Program ini berjudul "Keluarga Indonesia: Parenting" yang tayang setiap pukul 10.30–11.00 WIB, usai seluruh program tiap jenjang pendidikan. Menurut Fahriza, ini merupakan upaya yang baik dari pemerintah agar PJJ bisa berjalan baik, dengan membantu orang tua.

"Di sana sudah ada bagaimana panduan untuk orang tua mendampingi anaknya selama mengikuti pembelajaran dari rumah," kata dia.

Laporan ini merupakan hasil kolaborasi jurnalis IDN Times: Siti Umaiyah, Ardiansyah Fajar, Diantari Putri, Khaerul Anwar, Lia Hutasoit, Dini Suciatiningrum, Muhammad Saifullah, dan Margith Juita Damanik.