Susul UGM dan UII, UMY Kritik Pemerintahan Presiden Jokowi

Prof. Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag. mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya demi mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Sebagai penyelenggara negara, Presiden dianggap oleh Dewan Guru Besar UMY melanggar konstitusi yang serius atas penyalahgunaan fasilitas negara dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Kami menuntut para penyelenggara negara serta aparat hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Termasuk kepada lembaga peradilan yang harus mengedepankan independensi dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa serta pelanggaran selama proses Pemilu 2024 agar terlaksana secara jujur dan adil,” ujarnya Sabtu (3/2/2024). .

Akif selaku anggota dan mewakili Dewan Guru Besar UMY juga mengingatkan agar KPU, Bawaslu, DKPP serta seluruh organ di bawahnya untuk bersikap independen sebagai pelaksana Pemilu 2024.

UMY juga mendesak agar partai politik menghentikan praktik politik uang serta penyalahgunaan kekuasaan, dan lebih mengedepankan politik gagasan guna mengedukasi masyarakat dalam wawasan politik.

“Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, sehingga harus mulai bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia. Kami mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, beradab,  jujur dan adil, demi menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi,” imbuh Guru Besar UMY bidang Ilmu Evaluasi Pendidikan ini.

Sekretaris Dewan Guru Besar UMY, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, M.Si. memandang fenomena yang terjadi atas pernyataan sikap dari beberapa perguruan tinggi lainnya menjadi pertanda adanya keprihatinan terhadap kondisi Indonesia akhir-akhir ini, yang tidak lepas dari kontestasi Pemilu 2024.

“Pengawalan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, jujur, adil, dan bermartabat juga menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi. Pernyataan sikap ini juga sebagai sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, karena perguruan tinggi wajib mengambil bagian untuk mencerdaskan masyarakat termasuk dalam konteks sosial dan politik,” ungkapnya.

Imamudin menegaskan bahwa Dewan Guru Besar UMY tidak menilai baik atau buruknya kinerja pemerintah, namun hanya ingin melihat apakah kiblat dari pemerintah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam konstitusi.