Sleman, IDN Times - Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali melakukan riset terhadap masyarakat digital mengenai persepsi masyarakat terkait pandangan mereka terhadap COVID-19 dan sumber informasi yang beredar.
Dari total 601 responden yang diteliti, 49,9 persen di antaranya menolak untuk diberikan vaksinasi gelombang pertama.
Amelinda Pandu Kusumaningtyas, peneliti CfDS UGM menjelaskan, berdasarkan survei CfDS pada bulan Februari 2021, mayoritas masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi (diploma hingga S3) menganggap bahwa vaksin COVID-19 penting, baik bagi diri sendiri maupun keluarga.
Akan tetapi, terdapat hampir 40 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin COVID-19 yang mayoritas merupakan masyarakat berpendidikan tinggi.
"Secara langsung, hal ini berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin," ungkapnya pada Rabu (24/3/2021).
Lebih lanjut, Amelinda menerangkan jika, pihaknya juga menemukan jika sebagian besar masyarakat Indonesia pengguna layanan digital mengakses informasi COVID-19 melalui lini sosial media. Namun, sebanyak 81,5 persen masyarakat masih bersinggungan dengan berbagai bentuk postingan yang memuat teori konspirasi.
Dia mengungkapkan jika mayoritas masyarakat masih percaya dengan teori konspirasi elite global yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 dibuat demi keuntungan korporasi farmasi, ataupun untuk memasukkan microchip dalam tubuh manusia. Selain itu, masyarakat Indonesia juga masih percaya dengan paparan informasi hoaks terkait kesembuhan pasien dengan kalung anti COVID-19.
"Informasi sosial media sangat berpengaruh terhadap pembentukan pendapat masyarakat Indonesia, Terlepas dari latar belakangnya, masih terdapat masyarakat yang terpapar pusaran berita palsu ataupun teori konspirasi yang beredar di sosial media," katanya.
Peneliti CfDS UGM lainnya, Iradat Wirid menjelaskan, dari data cuitan dan postingan netizen di Twitter sejak Maret 2020 hingga Februari 2021 terdapat lebih dari 18.400 cuitan yang memuat 'Tolak Vaksin' atau 'Anti Vaksin’.
Bersamaan dengan postingan masyarakat tersebut, lebih dari 1.000 cuitan merujuk pada bantahan terhadap penolakan vaksin COVID-19 Sinovac. Sementara lebih dari 4.000 cuitan mengandung kata ‘PDIP’, ‘rakyat’, ‘PKI’ dan ‘Pemerintah’ atas bentuk penolakan balik postingan Anggota DPR Ribka Tjiptaning yang tidak mendukung vaksin COVID-19.
Sama halnya pada platform berbagi video Youtube, terdapat 11 video teratas yang membahas mengenai penolakan Ribka Tjiptaning, dengan penonton lebih dari 13 juta pengguna dan 62.000 komentar. Namun, berbeda dengan Twitter, pada kolom komentar Youtube di video tersebut lebih banyak memuat dukungan terhadap anggota DPR Ribka Tjiptaning untuk menolak vaksin COVID-19.
Sementara di platform Instagram, terdapat berbagai akun yang dengan jelas menampilkan video atau foto dengan wacana konspirasi. Salah satunya: ‘Injeksi MRNA Moderna adalah sistem operasi yang dirancang untuk memprogram manusia dan meretas fungsi biologisnya’, hingga upaya mengajak ‘apa yang perlu kita lakukan setelah menolak vaksin?’.
"Piatform dengan basis audio dan visual (Instagram dan Youtube) lebih banyak digunakan untuk membangun wacana penolakan atas vaksin COVID-19, dan netizen akan ikut berkomentar sejalan dengan isi konten tersebut," paparnya.