Sultan Serukan Kemungkinan Lockdown Total bagi DIY

PPKM berbasis mikro, kata Sultan, sedianya dirancang agar kegiatan masyarakat atau tingkat interaksi dari tingkat terkecil, yakni RT dan RW semakin terbatas.

Meski, pada kenyataannya kasus yang ditimbulkan akibat interaksi tetangga dan anggota keluarga itu terus bermunculan di DIY. Berkontribusi terhadap penambahan kasus harian yang mencapai rekor tertingginya pada 16 dan 17 Juni 2021 pula semestinya.

"Kita kan sudah PPKM mikro, ini kan sudah bicara nangani di RT/RW, pedukuhan, kalau itu gagal mobilitasnya seperti ini kalau weekend ya terus mau apa lagi, ya lockdown," tutur Sultan.

Karantina wilayah bagi Sultan bisa saja diberlakukan ketika nanti tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 sudah mencapai batasnya.

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan DIY, BOR untuk tempat tidur critical maupun non critical rata-rata terisi 73,90 persen per 17 Juni kemarin.

"Lha kalau terus BOR tidak mampu lagi mau apa?" tutup Sultan.

Kendati, kata Sultan, peningkatan kasus secara drastis tak cuma ada di Indonesia atau DIY saja. Malaysia dan Singapura, lanjutnya, bahkan juga sudah menerapkan lockdown untuk pengendaliannya.

Sultan menduga penambahan kasus secara global mempunyai grafik tersendiri yang bersifat fluktuatif. Yakni, naik-turun tanpa ada puncaknya.

"Tapi lepas dari kondisi itu ya kita memang harus punya kemampuan mendisiplinkan diri. Kalau enggak, ya selamanya begini terus," imbuh Sultan.

Penerapan prokes kini dilengkapi dengan PPKM yang aturannya dimodifikasi lebih ketat dari sisi perizinan dan pengawasan kegiatan masyarakat yang selama ini ditengarai jadi sumber penularan.

"Menyelenggarakan aktivitas masyarakat (izin dan pengawasan) tidak cukup keputusan kelurahan. Harus kapanewon (kecamatan) juga ikut. Dengan harapan makin ketat. Tapi kalau tembus lagi kurang apa lagi. Kita kan jadi sulit selama masyarakat sendiri tidak mengapresiasi dirinya sendiri untuk disiplin," pungkasnya.