Sultan HB X Bakal Siapkan Aturan Tegas Larang Peredaran Daging Anjing

Sri Sultan menjelaskan, Pemda DIY sebenarnya telah memiliki Surat Edaran (SE) Nomor 510/13896 Tahun 2023 tentang Pengendalian Peredaran Daging Anjing dan Hewan Penular Rabies Lainnya. Namun, menurutnya, kebijakan itu belum cukup kuat. Karena itu, ia berencana memperkuatnya melalui keputusan gubernur dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.

"Nanti kita bicara kabupaten/kota, kan harus bicara kabupaten/kota, bukan hanya provinsi. Karena kan surat edaran sudah ada, maunya kan ditingkatkan SK Gub, harus bicara kabupaten/kota," ujar Sri Sultan beberapa waktu lalu, dilansir laman resmi Pemda DIY.

Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menyambut baik langkah yang diusulkan Sri Sultan untuk memperkuat regulasi larangan peredaran daging anjing. Ia menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap rencana pembentukan aturan tersebut dan siap membahasnya bersama DPRD.

"Kita ajukan perdanya nanti, kita diskusi sama dewan. Yang jelas nanti yang jual kita larang sementara, sampai nunggu aturan lebih lanjut," ujar Aris.

Kapolsek Bambanglipuro, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait video yang menampilkan dugaan penjualan daging anjing. Ia telah memeriksa sejumlah penjual kuliner berbahan daging anjing di wilayah Bantul.

"Kalau videonya belum dipastikan ada di Bantul. Di Ganjuran ada satu yang jual, tapi visualnya berbeda dengan yang di video. Mungkin dugaannya di tempat lain, tapi narasinya di Ganjuran atau Parangtritis," jelas Jeffry.

Polisi mencatat ada lima lokasi penjualan daging anjing di dua kalurahan di Bambanglipuro. Namun karena belum ada regulasi yang melarang, pihaknya baru bisa memberi imbauan. “Sepanjang belum ada aturan, kami hanya bisa mengimbau, tidak bisa melarang,” ujarnya.