Soal Little Tokyo, Dispertaru Bantul Ogah Disalahkan

Menurut Suprianto, sebelum izin prinsip dan rekomendasi kesesuaian aspek tata ruang keluar, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Litto agar pembangunan dihentikan dan mencari izin terlebih dahulu.

"Sudah saya layangkan surat agar proyek dihentikan dan melengkapi izin terlebih dahulu," terangnya.

Pada medio pertengahan tahun 2021, pihaknya kembali mengeluarkan rekomendasi revisi kesesuaian aspek tata ruang yang digunakan oleh Litto untuk mencari izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT).

"Rekomendasi revisi kesesuaian aspek tata ruang memang kita berikan. Namun sekali lagi saya tidak tahu bahwa proses pembangunan Litto tetap berjalan bahkan hampir 80 persen," ungkapnya.

Pihaknya, kata Supri, sudah memberikan surat tembusan kepada dinas terkait tentang proses pembangunan Litto yang harus dihentikan sebelum melengkapi perizinan. Namun, ketika di lapangan pembangunan terus berjalan, ia mengaku itu bukan kewenangan Dispertaru untuk menghentikan proses pembangunan di Litto.

"Ada dinas lain yang harusnya melakukan pengawasan karena surat untuk menghentikan sementara pembangunan Litto sudah diberikan ke dinas terkait, misalnya Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)," kilahnya.

Soal pengawasan pembangunan Litto yang bukan menjadi wewenangnya, Supri pun meminta untuk konfirmasi ke dinas terkait.

Lebih jauh Supri mengatakan Litto sendiri sudah berusaha untuk mencari izin baik Amdal atau IMB dan hal tersebut diakuai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan DPUPR Bantul. Namun demikian izin belum bisa keluar karena terganjal persyaratan yang kurang yakni Sertifakat Hak Milik (SHM) yang sampai hari ini belum dimiliki oleh Litto.

"Ya Litto sudah berusaha mengurus bahkan persyaratan hampir lengkap dan hanya kurang satu syarat yakni SHM saja. Tentunya untuk mengurus Amdal dan IMB ada beberapa proses yang harus dilalui oleh DLH maupun DPUPR. Apakah izin akan keluar atau tidak itu sepenuhnya wewenang DLH dan DPUPR," ungkapnya.

Di sisi lain, katanya, BPBD Bantul juga akan melakukan kajian dari aspek kebencanaan karena Litto berada di zona kuning daerah rawan longsor.

"Tentunya hasil kajian ini juga akan digunakan oleh dinas terkait dalam memberikan rekomendasi apakah izin amdal, IMB bisa dikeluarkan," imbuhnya.‎

Supri menambahkan dalam waktu dekat ini, Pemkab Bantul akan memanggil owner Litto untuk dilakukan klarifikasi terkait pembangunan Litto dan perizinan yang sudah dimiliki ataupun perizinan yang saat baru diproses.

"Kita akan agendakan owner Litto akan kita panggil untuk dilakukan klarifikasi," ucapnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Bantul, Dwi Kristiantoro, menegaskan pembangunan Litto harus dihentikan selama belum mengantongi izin lengkap. Artinya, Litto juga tidak bisa memulai operasional.‎

"Hentikan pembangunan, lengkapi izin dulu baru pembangunan dilanjutkan,"ucapnya.

Terkait tindakan Litto yang terus melakukan proses pembangunan dari 2019 sampai 2021 meski belum mengantongi izin yang lengkap, Dwi mengaku seakan-akan memang ada pembiaran dari Pemkab Bantul. 

"Kalau saya lihat memang ada pembiaran yang dilakukan oleh Pemkab Bantul khususnya pada pemerintahan sebelum dipimpin Halim-Joko. Ya karena ibarat nasi sudah jadi bubur dan bangunan lantai lima sudah tampak megah maka akan dilihat saja apakah izin amdal dan IMB akan keluar. Jika tidak maka akan jadi bangunan yang mangkrak," tegasnya.

"Komisi C yang jelas akan mengawal ketat proses perizinan dari Litto agar jangan sampai dugaan pembiaran kembali terjadi. Apalagi jika ada makelar perizinan terkait Litto," tambahnya lagi.‎