Yogyakarta, IDN Times - Penertiban pedagang di Jalan Perwakilan Yogyakarta menjadi bagian dari rencana pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG). Proses untuk JPG pun disebut mulai berjalan tahun ini.
Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), R Kadarmanta Baskara Aji, menyebut setelah pembersihan kawasan Jalan Perwakilan Yogyakarta, nanti akan segera dilakukan pembongkaran. "Tahapannya adalah supaya nanti bagus dulu, sambil menunggu pembangunan JPG, pemindahan DPRD DIY," ujar Aji, Rabu (4/1/2023).
Saat disinggung untuk rencana pembongkaran, Aji menyebut akan dilakukan secepatnya. Akan dibersihkan dan ditata agar tetap nyaman dipandang.
"Kita lakukan secepatnya. Lalu nanti setelah rata kita buat bagus, supaya sambil menunggu pelaksana JPG dan DPRD itu tetap nyaman dipandang. Itu yang mau kita lakukan," ucap Aji.
Disebutnya untuk tahapan akan seperti itu, dan bar selanjutnya gedung DPRD DIY. "Sekarang sudah kita mulai DED (Detail Engineering Design) 2023 ini. 2024 sudah mulai perencanaan, dan kelihatannya tidak mungkin rampung setahun, ya DPRD mungkin butuh 2 tahun sehingga 2025 baru selesai," ujar dia.
JPG sendiri direncanakan juga memiliki konten yang bermacam-macam seperti wisata, budaya, dan juga tata ruang Yogyakarta termasuk kabupaten/kota di wilayah DIY.
Aji juga menegaskan tanah yang berada di Jalan Perwakilan, yang selama ini dimanfaatkan pedagang merupakan milik Keraton Yogyakarta. Ia juga meminta para pedagang untuk bisa menyesuaikan diri.
"Segera menyesuaikan diri bahwa tanah dan bangunan itu oleh pemiliknya sudah diminta kembali, kalau sudah diminta kembali ya sudah, wong ana sik duwe kok (lha ada yang punya kok)," ujar Aji.
Dia juga mengutip pernyataan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Raja Keraton Yogyakarta, bahwa aktivitas pedagang tidak ada izin. "Statement Ngarsa Dalem sudah jelas. Bahwa beliau sudah ngendika (ngomong) bahwa itu memang sejak awal sudah tidak ada izin perpanjangan kekancingan lagi, karena akan dimanfaatkan oleh pihak Keraton sebagai pemilik," ucapnya.
Diketahui 21 ruko yang ada di Jalan Perwakilan sudah mulai disegel pada Rabu (4/1/2023) pagi. Para pedagang meminta solusi untuk penutupan ruko yang dilakukan. Pasalnya, ruko yang ada menjadi sumber mata pencaharian mereka dan para karyawan yang ada.
"Kami tidak menolak, di sini selalu tidak menolak. Kami membuka dialog, kami membuka win win solution. Apa sih solusi terbaik untuk pemerintah dan untuk kami," ujar Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP), Adi Kusuma Putra Suryawan.