Disbub DIY memiliki data penumpang selama masa uji coba kemarin, tapi angka terlampir tidak bisa secara mutlak menggambarkan antusiasme masyarakat terhadap transportasi umum berbasis listrik.
Menurut Sapto, hasil pendataan lebih dipakai untuk menetukan jadwal operasional armada atau di waktu-waktu mana penumpang paling banyak menggunakan layanan bus listrik ini. Sampai akhirnya ditentukan durasi operasional selama 16 jam, mulai pukul 05.30-20.30 WIB.
Waktu operasional ini sendiri telah diujicobakan selama dua bulan terakhir menggunakan rute Terminal Jombor-Malioboro. Dengan waktu 16 jam operasional itu, mesin bus juga diklaim masih aman. Setiap unit diwajibkan isi ulang baterai setiap daya menyisakan 20 persen.
Transisi dari para sopir yang biasa mengemudikan mesin diesel juga beres, meski pada masa awal-awal uji coba masih butuh waktu untuk beradaptasi.
Pemda DIY berharap pengerahan moda transportasi baru dengan teknologi lebih modern dan berkonsep hijau ini bisa menarik minat seluruh kelompok masyarakat. Meski, fakta di lapangan ternyata tingkat penerimaan masyarakatnya juga masih 'biasa-biasa saja'.
Memang ada peningkatan jumlah penumpang saat masa uji coba kemarin. Pada bulan November, tercatat 6.185 penumpang, sementara Desember 7.752 penumpang. Tapi, Dishub melihat dengan kacamata yang lebih luas.
"Analisa kami ternyata bukan masalah (transportasi umum) listrik atau tidak listrik masyarakat memilihnya, tetapi perlu ada kebijakan yang mendorong masyarakat penggunaan angkutan umum. Kalau kita hanya lihat soal listriknya, mau itu diesel atau listrik kalau mereka pengguna angkutan umum, pasti mereka akan milih (angkutan umum). Tapi kalau dia pengguna kendaraan pribadi, yang masih senang dengan motor, ya mau listrik pun juga nggak akan naik," paparnya.
Sapto meyakini, selama minat pemakaian kendaraan pribadi masih tinggi atau tidak ada aturan yang mendorong peralihan ke transportasi umum, 'iming-iming' tarif gratis seperti selama masa uji coba kemarin pun tak akan membuat pangsa pasar meluas.
Dengan kata lain, sulit menjangkau masyarakat selain mereka yang selama ini memang kesehariannya menggunakan moda transportasi umum.
"Di Jakarta itu kan ada ganjil genap, ERP (Electronic Road Pricing) itu kan kita juga belum, jadi agak berat kalau kita hanya pull (menarik minat masyarakat), tanpa ada kebijakan yang push, mendorong," katanya.