Amien Rais mendesak Prabowo untuk memulai memangkas kekuatan politik yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia melakukan perbuatan positif.
Tiga solusi Partai Ummat, Prabowo memberi perhatian pada Pasal 33 UUD 1945 dan mengusulkan agar SDA dikelola sepenuhnya oleh negara serta mendorong prinsip seperti transparansi dan efisiensi pengelolaan SDA
Yogyakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi berharap Presiden Prabowo Subianto membenahi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan mewaspadai kekuatan asing.
Prabowo pun diharapkan mampu melakukan pembenahan pada instansi Polri.
Harapan dan pengingat itu disampaikan Partai Ummat sebagai kado atas masa pemerintahannya yang telah berjalan selama satu tahun, sekaligus ucapan selamat kepada sang kepala negara yang baru saja memperingati ulang tahun ke-74.
Ridho secara khusus mengingatkan kepada Prabowo, bahwa sumber daya alam (SDA) di Indonesia sangat terbatas. Contohnya, batu bara yang akan habis sekitar 39 tahun dan minyak bumi dalam jangka waktu 11 tahun. Bahkan cadangan gas alam, menurutnya, hanya cukup untuk 8 tahun.
"Terjadi kesalahkaprahan tata kelola sumber daya alam Indonesia. Indonesia kaya SDA, tetapi penerimaan negara masih rendah," ujar Ridho dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).
Ridho menambahkan, nilai ekonomi bersih SDA Indonesia diperkirakan mencapai USD115 miliar atau setara Rp1.800 triliun per tahun. Akan tetapi, realisasi penerimaan negara dari sektor ini cuma kisaran Rp500 triliun-Rp600 triliun saja dan kesenjangan besar, lanjutnya, adalah buah dari tata kelola yang buruk.
"Faktanya, tidak semua hasil SDA masuk APBN, SDA telah gagal membuat negara makmur karena terjadi degradasi lingkungan dan tata kelola yang buruk bisa menghancurkan potensi tersebut," ujarnya.
Berdasarkan hitungan Ridho, dalam skenario ideal, jika seluruh laba bersih SDA masuk ke APBN, negara bisa mengantongi Rp1.800 triliun per tahun. Nilai ini setara dengan 65 persen dari total APBN 2025, sementara realisasi saat ini yang hanya lebih kurang 20 persen.
"Jika SDA dikelola oleh negara sepenuhnya, potensi APBN bisa naik tiga kali lipat," tegasnya.
Sementara itu, dalam pernyataan resmi yang menandai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat akhir pekan lalu, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais mendesak Prabowo melakukan sejumlah langkah di masa satu tahun kepemimpinannya.
"Setelah satu tahun memimpin Bangsa Indonesia, sudah saatnya Presiden memulai memangkas kekuatan-kekuatan politik yang tidak ingin melihat bangsa dan negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, produktif dan konstruksi buat masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan," kata Amien.
Amien menambahkan partainya secara tegas turut mendesak agar fungsi Polri dikembalikan ke khittahnya sebagai alat negara yang konstitusional.
Partai Ummat mengutip UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) yang menegaskan bahwa tugas Polri adalah menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
Tak lupa, Amien turut mengingatkan Prabowo untuk memberi perhatian khusus pada Pasal 33 UUD 1945. Inti dari pasal ini adalah perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan, cabang produksi penting dikuasai negara, dan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Karena selama ini para pemilik modal dan kaum oligarki, luar, apalagi dalam negeri menguras kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan mereka, yang ditinggalkan buat bangsa Indonesia hanyalah kehancuran ekologis yang tak terperikan dan kemiskinan massal di wilayah seluruh pertambangan," kata mantan Ketua MPR tersebut.
Partai Ummat mengusulkan solusi agar SDA dikelola sepenuhnya oleh negara serta mendorong prinsip-prinsip seperti transparansi dan efisiensi pengelolaan SDA lewat diversifikasi ekonomi juga hilirisasi agar tidak bergantung pada ekspor bahan mentah.
Solusi berikutnya adalah kebijakan dan eksploitasi berkelanjutan atau sustainable extraction, serta pembentukan Sovereign Wealth Fund alias Dana Kekayaan Negara untuk warisan lintas generasi.
"Yang paling penting, transparansi dan efisiensi pengelolaan SDA. Hati-hati dengan kepentingan asing. Sekali lagi, kepentingan asing!" ujar Amien.