Bantul, IDN Times - Kasus pernikahan dini di Kabupaten Bantul pada Januari hingga November 2022 mencapai 178 kasus. Angka tersebut berdasarkan data dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2B) menyebut, dari 178 kasus tersebut, 89 kasus di antaranya remaja hamil atau sudah menjadi ibu.
Kepala DP3AP2KB Bantul, Ninik Istitarini, menyebut kehamilan muda berisiko menyebabkan anak yang dilahirkan stunting hingga kematian ibu yang mengandung. Oleh karenanya pihaknya terus memberikan pendampingan mulai remaja, ibu hamil, ibu nifas dan bayi usia di bawah dua tahun.
"Kita mengunjungi langsung untuk melihat kondisi terkait dengan risiko stunting," katanya, Minggu (25/12/2022).
Dalam penanggulangan pernikahan dini, pihaknya juga melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta lurah dan panewu. Sebab, stunting merupakan masalah bersama. Lurah atau panewu harus memantau warganya yang sedang hamil dan memastikan kondisi ibu yang hamil dalam keadaan sehat hingga melahirkan.
"Bupati Bantul kan sudah menganggarkan dana setiap padukuhan Rp 50 juta. Anggaran itu salah satunya untuk penanganan stunting," ucapnya.
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Bantul, Siti Marlina, menjelaskan pernikahan dini terjadi pada remaja putri dengan usia 10-18 tahun. Pernikahan dini ini terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan dan disebabkan hubungan di luar nikah. Pada kehamilan pada usia dini, biasanya kondisi bayi dan ibu kurang optimal.
"Banyak ibu hamil tidak memeriksakan kesehatan bayinya," ungkapnya.
Mengingat tingginya risiko stunting serta kematian ibu dan bayi pada kehamilan di usia remaja, ia berharap ibu hamil tidak malu memeriksakan kandungan dan bayinya.
"Dengan kehamilan di usia remaja membuat potensi anak lahir stunting tinggi dan kematian ibu. Gizinya pada ibu yang hamil juga kurang karena anemia dan malu kontrol rutin sebab tidak didukung keluarga," ujarnya.