Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Kota Yogyakarta menggulirkan program efisiensi bahan bakar minyak (BBM) melalui kebijakan yang mereka sebut sebagai 'plafonisasi'.
Kebijakan ini berfokus pada pembatasan jatah bahan bakar untuk kendaraan dinas milik ASN guna mendukung strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM) arahan Pemerintah Pusat.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa melalui plafonisasi tersebut, penggunaan BBM kendaraan dinas akan dibatasi secara harian. Untuk kendaraan roda empat ditetapkan maksimal 5 liter per hari, sedangkan roda dua hanya 1 liter per hari.
Kata Hasto, kebijakan ini mulai berlaku Senin pekan depan. Langkah ini diharapkan mampu menekan pengeluaran BBM Pemkot yang sebelumnya mencapai Rp10,7 miliar per tahun menjadi sekitar Rp6 miliar.
"Sudah saya perintahkan pada Pak Sekda untuk dibuat surat edaran, surat keputusan bahwa ada plafonisasi," kata Hasto, Kamis (1/4).
"Harap maklum kalau yang rumahnya jauh kemudian pulang bawa mobil dinas ya konsekuensinya beli (pakai) mobil sendiri," sambungnya.
Selain pembatasan konsumsi BBM, pemkot juga akan merampingkan jumlah kendaraan operasional. Mobil dinas yang dinilai tidak lagi efisien atau tidak terlalu dibutuhkan akan diinventarisasi untuk kemudian dilelang.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat terkait pengurangan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. Kendaraan yang sudah tua juga menjadi prioritas untuk dilepas karena dinilai boros dan rentan rusak.
"Jadi ada banyak mobil operasional yang sebetulnya tidak perlu itu. Nah, mobil-mobil operasional itu bisa kita ringkas lah. Mungkin banyak mobil yang kita lelangkan ya. Dan sebetulnya cukup dengan tidak harus tidak semua disediain mobil operasional," ungkap Hasto.
Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta turut mendorong pengurangan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Upaya ini juga dibarengi dengan ajakan moral kepada ASN untuk beralih ke moda transportasi ramah lingkungan, seperti bersepeda, guna menekan ketergantungan pada BBM.
Terkait kebijakan kerja, Pemkot Yogyakarta juga menerapkan sistem work from home (WFH) setiap hari Jumat, mengikuti arahan pemerintah pusat.
Namun, aturan ini tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik serta pejabat eselon II dan III ke atas yang tetap bekerja seperti biasa.
"Siang ini tadi sudah kita rapatkan, sudah saya putuskan bahwa mengikuti arahan dari Mendagri, kita WFH hari Jumat," kata Hasto.