Risiko Penularan Tinggi, DPRD DIY Usulkan Pemda Terapkan PSBB

Menurut Huda, DPRD menilai Pemda DIY melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 telah berupaya sebaik mungkin dalam menekan penyebaran virus Corona maupun menangani dampaknya.

Baik itu lewat penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai upaya Pengendalian COVID-19 atau Instruksi Gubernur DIY Nomor 7/INSTR/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Hanya saja pihaknya merasa Pemda DIY kurang tegas dalam menyikapi pertumbuhan kasus yang ada.

"Sudah nggak kurang-kurang lagi saya kira Pak Gubernur menyampaikan instruksi, prokes. Petugas kita di lapangan luar biasa, kelelahan, ngecek suhu penuh risiko, sudah banyak polisi, tentara, Satpol PP yang positif. Kalau sudah gitu gimana caranya, ya sudah pembatasan. Kami merekomendasikan silakan bapak sekda dan gugus tugas memikirkan opsi pembatasan sosial," papar Huda.

Rekomendasi ini, lanjut dia, adalah hasil kesepakatan dari para dewan di semua fraksi serta komisi. Yang menyadari bahwa kasus penularan belakangan adalah buntut dari lengahnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Ditambah, jika tanpa upaya pengendalian melalui pembatasan kegiatan secara drastis ini, maka potensi penyebaran virus tak akan pernah berkurang. Baik yang ditimbulkan masyarakat DIY maupun wisatawan luar daerah.

"Saya pribadi menyampaikan mohon maaf sekali, obyek-obyek wisata, sumber-sumber kerumunan itu saya menyampaikan bagaimana caranya agar tidak terjadi kerumunan di situ. Kalau tidak mampu mencegah kerumunan, lebih baik ditutup," kata Politisi PKS itu.

Pada kesempatan ini, Huda secara pribadi juga menyatakan dukungannya terhadap rekomendasi Pansus COVID-19 DPRD Kota Yogyakarta kepada Pemkot setempat. Perihal usul penutupan total tiga lokasi yang memiliki daya tarik saat malam tahun baru, tepatnya, Tugu Pal Putih, Jalan Malioboro, dan kawasan Nol Kilometer.

"Menurut saya, saya mendukung rekan-rekan (DPRD) kota yang mereka mengatakan Malionoro, Tugu, Nol KM, itu (ditutup), saya mendukung," katanya.

Ia beranggapan rekomendasi Pansus ini adalah bagian dari upaya pengendalian pertumbuhan kasus, berupa upaya antisipatif terhadap mereka-mereka yang tak disiplin prokes. Maupun yang tak terjangkau sanksi yustisi.

"Kalau kondisi normal mungkin, (sanksi) kerja sosial, Pak gubernur sudah punya aturan. Tapi, kalau kondisi seperti (kerumunan) pas Natal, yang mau menertibkan sama yang ditertibkan kan berpuluh-puluh kali lipat. Itu nggak mungkin. Kalau sudah kerumunan, nggak bisa dikendalikan lagi. Kalau nggak mungkin mencegah di dalamnya (lokasi), cegah jangan sampai masuk," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa DPRD tetap mengapresiasi apa yang dilakukan Pemda sejauh ini. Pihaknya bakalan terus mendukung seluruh strategi demi bisa meminimalisir penyebaran COVID-19.

"Kami mendukung upaya pak gubernur, sekda dan gugus tugas mencegah covid ini, dan dukungan kami serius dan tegas. Kalau ada anggaran dipelrukan tinggal ambil BTT saja, kalau kurang tinggal relokasi saja," tandasnya.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyikapi rekomendasi dari DPRD ini. Sepenuturannya, Pemda masih akan berdiskusi tindak lanjut dari adanya usulan tersebut.

"Masukan dari bapak-bapak dewan sudah cukup banyak, besok pagi kita akan ada rapat di Bappeda untuk menindaklanjuti," sebutnya.