Bantul, IDN Times - Sejumlah kasus intoleransi yang terjadi di Yogyakarta mendapat perhatian dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut PSI beberapa kasus intoleransi mulai dari Slamet yang dilarang tinggal di Dusun Karet, Pleret Bantul, penyerangan sedekah laut di Pantai Baru, Bantul, dan beberapa kasus lainnya tidak diselesaikan dengan tuntas.
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta Fitroh Dwi Nugroho mengatakan kejaidan yang menimpa keluarga Slamet memang menjadi perhatian serius dari PSI yang punya moto anti intoleransi dan kesetaraan.
"Begitu ada berita keluarga non muslim dilarang tinggal di Dusun Karet kami langsung turun dan menemui keluarga Slamet. Kami menemukan fakta aturan dusun itu dibuat tahun 2015 yang berisi larangan warga non muslim tinggal di Dusun Karet," ujarnya di sela-sela Safari Toleransi di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (10/4).
Caleg Dapil 4 untuk kursi DPRD Bantul ini mengakui PSI Kabupaten Bantul, setelah mendapatkan fakta dilapangan, dan mendorong berbagai pihak termasuk pembuat aturan untuk mencabut aturan yang diskriminatif.
"Kita bertemu dengan kepala dusun, dengan ketua Pokgiat dan meminta aturan diskriminatif untuk dicabut atau tak berlaku lagi."
Fitroh Dwi Nugroho mengaku saat ini PSI Kabupaten Bantul, terus mendorong agar penyelesaian kasus intoleransi selesai hingga akar-akarnya. Dirinya juga menyayangkan kasus penyerangan sedekah laut di Pantai Baru hingga saat ini tak ada kejelasan.
"Kita kawal, kita pantau dan kita dorong polisi menuntaskan kasus tersebut agar kejadian yang sama tidak terulang,"terangnya.
Ketika ditanya target PSI Kabupaten Bantul dalam Pilleg 2019 mendatang, Fitroh mengaku realistis sebagai partai baru yang isinya sebagian besar anak muda dan ingin memperoleh suara dari generasi millennials hanya menargetkan satu wakil di DPRD Bantul.
"Kami sadar, kami partai baru, harus gencar promosi dan target 1 kursi sangat realistis,"ujarnya.