Prof Uceng Soroti Guncangan Pemerintah Indonesia, Ingatkan Nasib Rakyat

Uceng menggambarkan perseteruan di lingkaran kekuasaan seperti pilot dan kopilot yang justru sibuk bertengkar ketika sedang menerbangkan pesawat.

"Kalau diibaratkan sebagai pesawat, yang terjadi pilot sedang berantem dengan copilot," kata Uceng. Bahkan, awak kabin yang seharusnya melayani penumpang turut terlibat dalam konflik dengan menentukan keberpihakan masing-masing.

"Pada saat yang sama, pramugara dan pramugarinya sibuk untuk berpihak, bahkan ada sibuk untuk segera mengundurkan diri dari partai sebelumnya. Kita tahu persis itu," katanya.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat perhatian terhadap nasib penumpang justru terabaikan. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang ikut menanggung dampak dari perseteruan di lingkaran kekuasaan.

"Yang terjadi adalah pesawat yang makin oleng karena pertarungan itu. Kita harus berani di sini untuk mengingatkan bahwa yang harus dipikirkan bukan nasibnya pilot atau nasib copilot akan menjadi apa, tapi bagaimana nasib penumpangnya," ucap Uceng.

Ia pun mengajak masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mengambil peran dalam memperbaiki keadaan. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya pasrah menyaksikan kondisi pemerintahan yang semakin tidak menentu.

"Bagaimana nasib kita semua yang duduk secara pasrah di dalam kabin pesawat? Makanya jika ada di antara Anda yang punya kapasitas mengemudikan pesawat, ini saatnya kita gantikan mereka," katanya.

"Jika ada di antara Anda yang punya kapasitas untuk menjadi pelayannya pramugara dan pramugarinya, jangan diam, bangkitlah untuk melakukan sesuatu. Semakin lama kita biarkan oleng, kesempatan kita untuk selamat semakin kecil," sambung Uceng.

Lebih lanjut, Uceng menghubungkan seruannya dengan simbol tiga jari yang menurutnya merepresentasikan semangat revolusi. Ia menekankan, perubahan yang diperjuangkan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pergantian kekuasaan.

"Ketika kita menaikkan tiga jari, kita berbicara soal revolusi, apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun harapannya, yang di depan harus kita pikirkan adalah bagaimana nasib rakyat," kata Uceng.

"Bagaimana nasib penumpang dan bagaimana nasib generasi penerus yang nanti akan menggantikan kita semua sebagai penumpang maupun sebagai pramugari dan pramugara, apalagi menjadi pilot dan copilot," ujarnya menambahkan.

Dinamika politik di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan menjadi sorotan. Pada Selasa (10/11/2026), Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai wakil presiden kepada Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan Gibran menyampaikan keinginan tersebut dalam pertemuan di Istana Kepresidenan yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Namun, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran dirinya.

Keinginan Gibran tersebut disampaikan di tengah berkembangnya dinamika hukum terkait dokumen ijazahnya, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertemuan itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum. Prasetyo menyebut, Prabowo tidak menolak pengajuan tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Di sisi lain, dinamika juga terjadi di lingkungan partai politik yang memiliki kader di Kabinet Merah Putih. Tiga politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menduduki jabatan di pemerintahan Prabowo, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, kompak mengundurkan diri dari PSI pada Senin (9/11/2026). Ketiganya menyatakan ingin lebih fokus menjalankan tugas membantu pemerintahan Prabowo.

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, telah menerima pengunduran diri ketiganya. Ia menyampaikan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.