Pro dan Kontra Warnai Peluncuran Danantara, Ini tanggapan Ekonom UGM
- Presiden Prabowo meluncurkan Danantara pada 24 Februari, menimbulkan pro dan kontra terkait strategi investasi yang jelas.
- Danantara bertujuan memperkuat daya saing global dengan modal awal dari APBN, namun perlu diaudit untuk memastikan transparansi penggunaannya.
- Portofolio investasi perlu lebih transparan terkait sumber pendanaan Danantara, serta perumusan roadmap dan Indikator kinerja utama yang jelas.
Sleman, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara pada 24 Februari lalu. Selepas peluncuran timbul pro dan kontra timbul terkait Danantara.
Ekonom UGM Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D., menyampaikan terdapat beberapa hal penting yang perlu dikomunikasikan pemerintah kepada publik. Pertama, mengenai strategi investasi yang jelas dan kedua, adalah cara mendapatkan dana secara berkelanjutan. Pasalnya, Danantara tidak hanya sekadar instrumen ekonomi namun juga menunjukkan komitmen untuk membuat Indonesia lebih kuat, inklusif, serta progresif.
1. Perlu tetap diaudit
Menurut Mudrajad, keberadaan Danantara bertujuan untuk memperkuat daya saing global, sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di luar APBN, meskipun modal awal berasal dari APBN. Mudrajad mengungkapkan penting untuk Danantara nantinya tetap diaudit.
“Karena tadi ini kan maunya good governance. Yang namanya good governance itu ya harus terbuka dong. Harus transparan penggunaannya dan sebagainya,” katanya, Rabu (5/3/2025).
2. Investasi harus mendorong pertumbuhan ekonomi
Selain itu, Mudrajad juga menyoroti portofolio investasi yang seharusnya lebih transparan terkait dengan sumber pendanaan Danantara juga perlu dipaparkan. “Sektor apa saja yang akan ditembak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan,” jelasnya.
Meski begitu, dana yang didapatkan tidak hanya diinvestasikan dalam bentuk aset yang menguntungkan, akan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan agar tidak ada overlapping dengan kementerian dan lembaga dengan apa yang dilakukan Danantara.
3. Pengelola harus rumuskan roadmap
Mudrajad menambahkan yang tidak kalah penting, pengelola Danantara perlu membuat perumusan roadmap dan menentukan Indikator kinerja utama yang jelas. Disamping menyeimbangkan peran antara badan usaha yang mencari keuntungan dengan peran sebagai public service obligation.
“Ini lembaga yang namanya Sovereign Wealth Fund. Orientasinya laba, sosial, atau keduanya, indikator harus jelas”, tuturnya.
